Poltracking Rumuskan 5 Langkah Strategis Pemerintah Menjawab Aspirasi Rakyat

Lembaga survei Poltracking Indonesia merumuskan 5 langkah strategis yang harus diambil oleh pemerintah guna menjawab aspirasi rakyat. 5 langkah strategis tersebut tersebar dari berbagai bidang, mulai dari ekonomi, program prioritas, reshuffle kabinet, penegakkan hukum, dan instabilitas politik.

“Terdapat lima langkah strategis yang perlu diambil oleh pemerintah untuk menjawab aspirasi masyarakat dan jika diterapkan berpotensi untuk mengembalikan approval rating yang terkontraksi,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda dalam survei berjudul Membaca Tren Kepuasan Publik Terhadap Pemerintahan Prabowo Gibran yang disiarkan dari akun YouTube Poltracking TV, Senin (31/8/2026).

Dari bidang ekonomi, Hanta mengatakan pemerintah perlu menguatkan jaring pengaman sosial yang menyasar kelompok rentan. Kemudian subsidi pasar secara masif menjadi langkah krusial untuk menjaga daya beli masyarakat.

Di sektor program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG), langkah berani yang bisa dilakukan berupa penundaan sementara guna melakukan audit komprehensif dari hulu ke hilir. Mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN) hingga Satuan Pelayanan Pengawasan Gizi di daerah, sangat krusial demi menjamin akuntabilitas karena menggunakan pembiayaan APBN yang sangat besar.

Lalu, Presiden perlu segera menggeledah ulang kinerja para menteri, khususnya di sektor ekonomi dan hukum, yang dinilai gagal menerjemahkan visi besar serta arah kebijakan kepala negara secara efektif. Evaluasi menyeluruh ini menjadi krusial agar kepemimpinan nasional kembali berjalan linier dengan ekspektasi masyarakat.

Berikutnya dari ranah hukum, Presiden Prabowo harus tegas menunjuk figur-figur bersertifikasi dan memiliki integritas tinggi serta rekam jejak bersih untuk memimpin jajaran penegak hukum di Tanah Air.

“Kebijakan ini sangat krusial guna mengakhiri benturan kepentingan serta gesekan antarlembaga yang selama ini merusak tatanan hukum nasional,” tutur Hanta.

Tak berhenti sampai di situ, masyarakat juga menilai adanya kesan ketidakharmonisan antara presiden-wapres. Solusi yang Poltracking berikan yakni presiden dan wakil presiden perlu secara konsisten menampilkan gestur kekompakan serta soliditas dalam setiap agenda publik.

Hal itu guna menghindari kesan wakil presiden sekadar sebagai ‘ban serep’ tanpa peran strategis. Presiden harus memberikan porsi otoritas serta pembagian tugas yang jelas dan terukur.

“Harmonisasi antara Presiden dan Wakil Presiden sangat diperlukan oleh bangsa kita agar kedepannya menjadi lebih baik,” pungkas Hanta.