LPJ Gus Yahya Diterima, Muktamar NU Masuk Babak Penentuan Ketum

Laporan pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2021-2026 resmi diterima peserta Muktamar ke-35 NU. Pengesahan tersebut berlangsung dalam rapat pleno di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jumat (28/8).

Rais Syuriyah PBNU sekaligus Sekretaris Steering Committee (SC) Muktamar ke-35 NU, Prof M Nuh mengatakan, pembahasan LPJ berjalan relatif lancar. Tidak ada perdebatan berarti dalam proses penerimaan laporan pertanggungjawaban kepengurusan PBNU tersebut.

Menurut M Nuh, panitia melakukan pengambilan sampel terhadap 11 peserta Muktamar untuk mengetahui respons terhadap LPJ yang disampaikan kepengurusan periode 2021-2026. Hasilnya, seluruh peserta yang menjadi sampel menyatakan menerima laporan tersebut.

"Yang kedua, laporan pertanggungjawaban. Itu bisa ditolak, bisa diterima juga, kan? Tapi alhamdulillah tadi dari 11 sampling yang kita lakukan, semuanya menerima dengan baik," ujar M Nuh.

Dari hasil tersebut, M Nuh menyatakan forum menyimpulkan LPJ kepengurusan PBNU dapat diterima. Dia menilai hasil sampling tersebut cukup menggambarkan sikap peserta Muktamar terhadap laporan yang telah disampaikan.

"Oleh karena itu, kita simpulkan berarti PW-PW yang lain pun juga menerima dengan baik. Selesai sudah," kata dia.

Ketua SC Muktamar ke-35 NU yang juga Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, turut memastikan agenda LPJ telah dituntaskan. Menurut dia, setelah LPJ dan pemandangan umum selesai, rangkaian Muktamar dilanjutkan dengan pembahasan di tingkat komisi.

"Kan sudah diterima, alhamdulillah sudah selesai. LPJ-nya sudah, pemandangan umumnya sudah. Jadi udah diterima dengan baik LPJ-nya. Jadi udah selesai ini. Sekarang habis Maghrib ini kita masuk ke komisi," ujar Gus Ipul.

Penerimaan LPJ tersebut sekaligus menandai selesainya salah satu agenda penting dalam Muktamar ke-35 NU.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya telah menyampaikan keyakinannya bahwa LPJ kepengurusan 2021-2026 dapat diterima peserta Muktamar.

LPJ yang disiapkan kepengurusan Gus Yahya itu memiliki ketebalan hampir 1.000 halaman. Dalam laporan tersebut, kepengurusan PBNU periode 2021-2026 mempertanggungjawabkan pelaksanaan program organisasi selama satu periode kepengurusan.

Gus Yahya sebelumnya menyebut sejumlah mandat Muktamar ke-34 NU di Lampung telah dijalankan. Ia juga menyampaikan bahwa pembenahan manajemen organisasi mulai dirasakan di tingkat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) maupun Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU).

Setelah LPJ diterima, perhatian peserta Muktamar selanjutnya beralih ke agenda komisi. Salah satu yang diperkirakan menjadi pembahasan penting ialah Komisi Organisasi, terutama terkait perubahan sejumlah aturan internal dan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU.

Sedikitnya terdapat dua isu yang berpotensi memicu dinamika dalam pembahasan tersebut. Pertama, ketentuan mengenai rangkap jabatan Wakil Rais Aam dan Wakil Ketua Umum PBNU. Kedua, mekanisme atau model pemilihan Ketua Umum PBNU yang akan digunakan dalam Muktamar ke-35 NU.