Survei Poltracking: 44,6 Persen Publik Tak Ingin MBG Dilanjutkan

Popularitas MBG tinggi, namun 49,2 persen menyatakan tidak puas. Sementara 46,4 persen mengaku puas.

Nadia Anatasya
Oleh Nadia Anatasya - Reporter
Survei Poltracking: 44,6 Persen Publik Tak Ingin MBG Dilanjutkan
Siswa menyantap makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Meruyung, Depok, jawa Barat, Senin, 13 Juli 2007. (KLY/ Arie Basuki)

Lembaga Survei Poltracking Indonesia merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan 44,6 persen publik menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak perlu dilanjutkan, sementara 42,1 persen ingin program tersebut tetap berjalan.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR menilai MBG sesungguhnya memiliki gagasan positif dan popularitas yang masih tinggi, namun persoalan pelaksanaan mulai memengaruhi persepsi masyarakat.

"MBG berhasil dalam konteks visi program yang bagus, tetapi gagal dalam implementasi program" kata Hanta saat memaparkan hasil survei secara daring pada Senin (31/8/2026).

Popularitas MBG tercatat mencapai 93,9 persen. Di antara warga yang mengetahui program ini, 49,2 persen menyatakan tidak puas, sementara 46,4 persen mengaku puas.

Poltracking juga mencatat tren penurunan kepuasan terhadap MBG. Dari 51,9 persen pada Mei 2026, turun menjadi sekitar 48 persen pada Juli 2026, dan kembali merosot ke 42,1 persen pada Agustus 2026. Adapun proporsi yang menilai program tidak perlu diteruskan meningkat hingga 44,6 persen.

"Penting bagi pemerintah untuk memperbaiki pengembangan, implementasi dan evaluasi program MBG."

Survei dilakukan pada 14–20 Agustus 2026 terhadap 1.220 responden melalui wawancara tatap muka. Metode yang digunakan adalah stratified multistage random sampling dengan margin of error sekitar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sampel tersebar proporsional di 38 provinsi merujuk pada data Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2024. Responden dipilih secara acak dan diwawancarai oleh pewawancara terlatih dengan bantuan aplikasi.

Dalam rekomendasinya, Poltracking mendorong evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan MBG. Salah satu opsi yang ditawarkan adalah mengonversi skema MBG menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) berbasis data terpadu, yang dinilai lebih aman dari sisi implementasi dengan tetap diawasi pemenuhan gizinya bagi anak-anak.

Target Perbaikan Tata Kelola MBG

Pemerintah menargetkan perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) rampung dalam waktu satu bulan.

"Kita target awal satu bulan ini harus selesai ya, tetapi tentu kan semua ada dinamikanya, maka yang pertama tentu tadi kita tekankan yang sudah berjalan ini tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Semua (terkait perbaikan MBG) nanti akan kita lihat ya, tidak hanya masalah motor, yang lain-lain juga semua kita lihat," kata Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Salah satu arah pembenahan adalah menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP), termasuk di wilayah yang memiliki kelebihan dapur MBG.

"Pasti arahnya ke sana dong (penutupan), tetapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak, namanya sedang ditata kan dilihat ya, diinventarisir kondisinya seperti apa. Jadi, kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan hanya mengacu kepada angka-angka kan tidak, kondisinya masing-masing tentu kan kita lihat berbeda-beda," ujar dia.

Rekomendasi