51,9 Persen Publik Minta Reshuffle, Ada Apa dengan Kabinet Prabowo?

Mayoritas publik menilai perlu dilakukan reshuffle kabinet pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hasil survei nasional Poltracking Indonesia menunjukkan 51,9 persen responden mendukung langkah perombakan kabinet.

Temuan tersebut muncul bersamaan dengan penilaian publik atas kinerja para menteri yang dinilai belum memuaskan serta tren penurunan kepuasan terhadap kinerja kabinet secara keseluruhan dalam beberapa bulan terakhir.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR memaparkan hasil survei itu dalam presentasi daring pada Senin (31/8).

“Publik Indonesia, masyarakat Indonesia mayoritas 51,9 persen menyatakan menilai perlu diadakan reshuffle kabinet, hanya 27 yang mengatakan tidak perlu, 27,9 persen. Jadi publik menginginkan perlu ada reshuffle kabinet ke depan,” kata Hanta.

 

Apa yang Membuat Publik Ingin Reshuflle?

Poltracking juga menanyakan bidang yang dinilai paling penting menjadi fokus reshuffle. Sektor ekonomi berada di posisi teratas dengan 30,8 persen, disusul bidang hukum 22 persen. Menurut Hanta, dorongan tersebut terutama terkait penilaian terhadap kinerja sebagian menteri yang belum memenuhi harapan publik.

“Ini alasan untuk di-reshuffle, kita tanyakan apa alasannya karena publik menilai perlu reshuffle, karena alasan paling tinggi kinerja kurang memuaskan. Jadi ada faktor di mana kinerja menteri kurang memuaskan,” ungkap Hanta.

Ia menambahkan bahwa ekonomi dan hukum menjadi sorotan utama dalam pandangan publik.

“Artinya, perlu pandangan publik perlu ada reshuffle kabinet, angkanya cukup tinggi. Dan bidang apanya saja? Ekonomi dan hukum yang terutama. Alasan kenapa harus di-reshuffle karena soal kinerja dari basis survei yang kami potret ini,” katanya.

Dalam survei yang sama, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja kabinet secara keseluruhan tercatat 47 persen. Angka ini turun dari 67 persen pada Mei 2026 dan 49 persen pada Juli 2026.

Pada aspek sektoral, kepuasan terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi berada di angka 41,8 persen. Sementara penilaian terhadap bidang hukum dan pemberantasan korupsi tercatat 48,3 persen.

Situasi ekonomi juga tergambar dari persepsi rumah tangga. Sebanyak 62,5 persen responden menyatakan pengeluaran rumah tangga meningkat dalam setahun terakhir. Selain itu, 55,6 persen menilai harga kebutuhan pokok dalam satu bulan terakhir tidak terjangkau.

Survei nasional Poltracking Indonesia dilaksanakan pada 14–20 Agustus 2026 terhadap 1.220 responden. Metode yang digunakan adalah stratified multistage random sampling dengan margin of error ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Pengambilan sampel mencakup 38 provinsi secara proporsional berdasarkan data DPT 2024, dengan stratifikasi berdasarkan jenis kelamin pemilih.