Kejagung Bongkar Kasus Ekspor Nikel Ilegal, Negara Rugi Rp 401 M

Kejaksaan Agung mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola pertambangan dan ekspor nikel ilegal periode 2017–2020 yang melibatkan PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) di Sulawesi Tenggara.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Saiful Bahri Siregar, menyebut pengusutan perkara Korupsi Nikel dilakukan melalui serangkaian penyidikan.

“Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan: Melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi,” kata Saiful dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Senin (31/8/2026).

“Melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang ahli. Melakukan penyitaan terhadap 143 dokumen dan telah mendapatkan persetujuan penetapan dari Pengadilan Negeri,” tambahnya.

Penyidik juga melakukan penggeledahan di beberapa wilayah dan mengantongi hasil audit dari auditor negara.

“Melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, di antaranya Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Provinsi Daerah Khusus Jakarta,” ucap dia.

“Telah mendapatkan Laporan Hasil Perhitungan (LHP) kerugian negara dari BPKP RI, serta melakukan tindakan penyidikan lainnya,” sambungnya.

Dari penyidikan awal, perusahaan disebut telah beroperasi dan mengantongi rekomendasi ekspor meski belum memenuhi persyaratan administrasi pertambangan.

“PT CNI belum memiliki RKAB, namun telah memiliki rekomendasi ekspor,” ungkapnya.

Manipulasi Uji Mutu

Pihak PT CNI diduga bekerja sama dengan oknum penyelenggara negara untuk memanipulasi pengujian mutu, agar kuota nikel bisa diekspor.

“Sehingga didapatkan kadar nikel dengan nilai hasil uji kadar kurang dari 1,7% untuk memenuhi syarat ekspor yang seharusnya di atas 1,7,” terang dia.

“Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, melakukan ekspor nikel secara tidak sah, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara,” ungkap Saiful.

Akibat praktik tersebut, negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp 401,65 miliar (Rp 401.653.737.469,69) berdasarkan laporan audit BPKP RI.

“Terkait dengan uang tersebut, telah kami lakukan penyitaan dan penitipan pada Rekening Pemerintah Lainnya atau RPL pada Bank Mandiri Nomor 139 Rekening pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus,” ucapnya.

Terkait alat bukti, Saiful menyebut proses perampungan masih berjalan.

“Dalam waktu dekat akan kami tentukan siapa-siapa pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dari peristiwa tersebut,” pungkas Saiful.