Wfh

pemerintah juga menyiapkan sejumlah insentif bagi masyarakat. Airlangga mengatakan insentif ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tito mengingatkan, kebijakan WFH merupakan kebijakan nasional, sehingga seluruh daerah wajib melaksanakan sebagai bentuk loyalitas terhadap pemerintah pusat.

Pemerintah Kota Banjarmasin mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tertentu, mengikuti instruksi pusat untuk efisiensi energi. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi konsumsi energi tanpa menggangg

Pengguna LRT Jabodebek mengalami penurunan sebesar 10% akibat diterapkannya kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan studi terbaru secara global, bekerja dari rumah (WFH) terbukti dapat meningkatkan kesehatan mental perempuan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pasaman Barat memastikan pelayanan kependudukan tetap berjalan normal, bahkan saat kebijakan Work From Home (WFH) diterapkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya.

Bima menegaskan, pelaksanaan WFH tidak mengganggu pelayanan publik karena unit layanan di tingkat kecamatan dan kelurahan tetap beroperasi secara langsung.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengumumkan **penyesuaian WFH Kemenhub** dengan pembatasan 40% kehadiran harian, demi menjaga kelancaran layanan transportasi publik yang vital.

Pemerintah Kota Semarang belum menerapkan kebijakan WFH bagi ASN setiap Jumat, karena masih mengkaji dampak kebijakan WFH ASN Semarang terhadap penghematan energi dan pelayanan publik.

Kementerian Agama menjamin layanan legalisasi buku nikah tetap berjalan lancar meskipun ada penyesuaian sistem kerja WFH, memastikan akses masyarakat terhadap layanan keagamaan esensial tidak terganggu.

Berdasarkan surat edaran tersebut, pelaksanaan tugas kedinasan ASN Kemenimipas diatur melalui kombinasi dua pola kerja, WFO selama empat hari kerja.

Pemerintah, kata dia, mengambil langkah tersebut agar tidak mengganggu aktivitas usaha dan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi.

Kemenpan RB telah mengeluarkan SE Nomor 3 Tahun 2026 mengatur pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai ASN untuk melaksanakan WFH pada hari Jumat.

Dalam Surat Edaran (SE) Nomor 3/SE/2026, disebutkan bahwa ASN dapat menjalankan WFH dibatasi secara kuota di masing-masing unit kerja.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 3/SE/2026 tentang Transformasi Budaya Kerja melalui Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan ASN.

Pemerintah Kabupaten Sumedang mengambil langkah proaktif membatasi penggunaan kendaraan dinas dan menerapkan WFH untuk Efisiensi Energi Sumedang, merespons krisis global dan menghemat anggaran.

Meutya menekankan bahwa perubahan pola kerja harus dijawab dengan kinerja yang tetap terukur.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan kebijakan kerja dari rumah (WFH) pada setiap hari Jumat, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Kebijakan WFH bagi ASN akan menjadi indikator bahwa birokrasi kita siap menghadapi era masa depan yang serba digital.

Selain Indonesia, beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina juga berinisiatif untuk mendukung kebijakan bekerja dari rumah.