Wfh

Bima menegaskan, pelaksanaan WFH tidak mengganggu pelayanan publik karena unit layanan di tingkat kecamatan dan kelurahan tetap beroperasi secara langsung.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengumumkan **penyesuaian WFH Kemenhub** dengan pembatasan 40% kehadiran harian, demi menjaga kelancaran layanan transportasi publik yang vital.

Pemerintah Kota Semarang belum menerapkan kebijakan WFH bagi ASN setiap Jumat, karena masih mengkaji dampak kebijakan WFH ASN Semarang terhadap penghematan energi dan pelayanan publik.

Kementerian Agama menjamin layanan legalisasi buku nikah tetap berjalan lancar meskipun ada penyesuaian sistem kerja WFH, memastikan akses masyarakat terhadap layanan keagamaan esensial tidak terganggu.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto melakukan sidak WFH ASN di Kota Bogor untuk memastikan efektivitas kebijakan, menjaga kinerja, dan mengoptimalkan pelayanan publik.

Kantor Imigrasi Palangka Raya memastikan layanan keimigrasian tetap normal dan tidak terganggu, bahkan dengan kebijakan WFH setiap Jumat bagi ASN tertentu. Masyarakat tak perlu khawatir.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menegaskan bahwa pola kerja WFH KemenPPPA terbukti efektif menjaga produktivitas, pelayanan publik, serta menghemat energi. Simak bagaimana kementerian ini mengimplementasikannya.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memanfaatkan kebijakan WFH untuk mengakselerasi program pengelolaan sampah. Simak strategi Pemkot Makassar dalam mengatasi persoalan sampah di tengah kota metropolitan.

Pemerintah menegaskan bahwa penerapan kerja dari rumah (WFH) untuk ASN akan dilakukan dengan pengawasan yang sangat ketat.

Tidak semua ASN diizinkan untuk bekerja dari rumah (WFH), termasuk mereka yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta rumah sakit.

Meutya menekankan bahwa perubahan pola kerja harus dijawab dengan kinerja yang tetap terukur.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan kebijakan kerja dari rumah (WFH) pada setiap hari Jumat, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Kebijakan WFH bagi ASN akan menjadi indikator bahwa birokrasi kita siap menghadapi era masa depan yang serba digital.

Selain Indonesia, beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina juga berinisiatif untuk mendukung kebijakan bekerja dari rumah.

Badan Energi Internasional (IEA) mendukung penuh upaya **efisiensi energi** di tengah krisis global akibat konflik geopolitik. Pemerintah Indonesia juga mengajak masyarakat menghemat konsumsi energi demi menjaga stabilitas pasokan nasional dan mengurangi.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail memastikan tidak akan ada pengurangan P3K di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, menepis kekhawatiran dampak kebijakan WFH dan efisiensi anggaran.

Pemkab Parimo menegaskan **kinerja ASN Pemkab Parimo** tetap jadi prioritas utama, meski kini menerapkan sistem kerja fleksibel. Simak bagaimana pelayanan publik tetap prima dengan pengawasan ketat dan digitalisasi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan bahwa kebijakan Work From Home (WFH) bukan akibat krisis, melainkan upaya membudayakan hidup hemat dan efisiensi sumber daya.

Kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 tentang pelaksanaan tugas kedinasan ASN .

Pemerintah Kabupaten Sleman berkomitmen menindaklanjuti edaran Kemendagri dan KemenPANRB untuk mengintensifkan efisiensi energi serta transformasi budaya kerja ASN, memastikan pelayanan publik tetap prima.