Daftar 34 Kosmetik Dibongkar BPOM Mengandung Merkuri hingga Steroid, Ada Merek Terkenal!

BPOM telah mengidentifikasi 34 produk kosmetik yang mengandung zat berbahaya, termasuk merkuri.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) kembali mengungkapkan adanya peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya serta dilarang. Sebanyak 34 produk kosmetik diketahui positif mengandung zat-zat berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, asam retinoat, timbal, pewarna kuning metanil, dan steroid.

Temuan ini merupakan hasil dari pengawasan rutin BPOM terhadap produk kosmetik yang beredar pada periode April hingga Juni 2025 (triwulan II). Dari hasil pemantauan tersebut, sebagian besar produk yang teridentifikasi bermasalah adalah kosmetik yang diproduksi melalui sistem kontrak.

"Sebanyak 28 item berasal dari kontrak produksi, 2 item merupakan produk kosmetik lokal, dan 4 item lainnya adalah kosmetik impor," kata Kepala BPOM, Taruna Ikrar, seperti yang dikutip dari keterangan resmi yang diterima Health Liputan6.com pada hari Sabtu, 2 Agustus 2025.

Semua temuan tersebut diperoleh melalui proses sampling dan pengujian di laboratorium BPOM. Hasil pengujian menunjukkan bahwa produk-produk tersebut mengandung bahan yang tidak seharusnya ada dalam kosmetik karena dapat membahayakan kesehatan konsumen.

Kandungan berbahaya yang terdeteksi

Merkuri, contohnya, dapat menyebabkan munculnya bintik-bintik hitam pada kulit yang dikenal sebagai ochronosis, serta memicu reaksi alergi, iritasi, dan bahkan kerusakan pada ginjal. Selain itu, asam retinoat memiliki sifat teratogenik yang dapat membahayakan janin jika digunakan oleh wanita hamil.

Di sisi lain, hidrokuinon dapat berakibat pada hiperpigmentasi, ochrinosis, dan perubahan warna pada kornea. Sementara itu, timbal dapat merusak berbagai organ vital serta sistem tubuh secara keseluruhan. Kuning metanil, yang merupakan pewarna terlarang, memiliki sifat karsinogenik yang dapat merusak hati dan sistem saraf.

Selain itu, penggunaan steroid dapat memicu berbagai gangguan pada kulit, seperti biang keringat, perubahan pigmen, dan dermatitis kontak. Oleh karena itu, penting untuk memahami risiko yang terkait dengan penggunaan bahan-bahan tersebut agar dapat mengambil langkah pencegahan yang tepat.

Tindakan Keras terhadap Pelanggar

Menanggapi hasil temuan tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) segera mengambil langkah tegas terhadap produk serta pelaku usaha yang terlibat.

"BPOM telah mencabut izin edar dan melakukan penghentian sementara kegiatan (PSK), meliputi produksi, distribusi, dan importasi produk-produk yang melanggar," ungkap Taruna Ikrar.

Selain itu, BPOM juga melaksanakan penertiban di fasilitas produksi dan distribusi kosmetik, termasuk di tingkat ritel, melalui 76 unit pelaksana teknis (UPT) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Saat ini, BPOM sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap produk kosmetik yang dihasilkan oleh pihak yang tidak memiliki izin atau kewenangan. Jika dalam penyelidikan ditemukan unsur pidana, maka kasus tersebut akan ditindaklanjuti secara hukum.

"Pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan, kemanfaatan, dan mutu dapat dikenakan sanksi pidana," tambah Taruna.

Sanksi yang dikenakan merujuk pada Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mana ancaman hukumannya cukup berat, yaitu pidana penjara maksimal 12 tahun atau denda hingga Rp5 miliar.

Masyarakat untuk lebih teliti dan berhati-hati

BPOM mengingatkan masyarakat untuk lebih teliti dan berhati-hati saat memilih produk kosmetik. Konsumen disarankan untuk memeriksa keaslian produk melalui situs resmi BPOM atau menggunakan aplikasi Cek BPOM. "Masyarakat harus waspada dan tidak menggunakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti yang sudah kami umumkan," ungkap Taruna. Selain itu, BPOM juga meminta agar para pelaku usaha mematuhi peraturan dalam produksi dan distribusi kosmetik agar kesehatan publik tidak terancam.

Daftar 34 Produk Kosmetik Berbahaya Temuan BPOM (April--Juni 2025)