VIDEO: Jabatan Ketua DPC Gerindra Semarang Dicopot Buntut Bogem Kader PDIP Gara-Gara Bendera

Partai tidak akan terburu-buru mengambil keputusan sebelum ada putusan tetap (inkrah).

Selain teguran keras, MKD juga menjatuhkan sanksi rekomendasi larangan mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah.

Jokowi telah dipecat sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Ganjar menilai pemecatan terhadap Jokowi merupakan langkah yang tepat.

Sekjen Projo Handoko mengatakan organisasinya siap berubah menjadi partai bila diperintah oleh Jokowi.

Pada Senin (16/12) kemarin, PDIP resmi memecat Jokowi dari PDIP.

Dia menyampaikan saat ini memilih fokus membantu Presiden Prabowo Subianto di pemerintahan.

Pemecatan terhadap Jokowi ini tercantum dalam Surat Keputusan (SK) dengan Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024.

Pemecatan Jokowi tercantum dalam Surat Keputusan (SK) dengan Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024.

Ganjar tak khawatir suaranya di Medan akan berkurang lantaran Bobby mendukung Prabowo-Gibran.

Buntut pemukulan yang dilakukan, ketua DPC Gerindra Semarang dicopot dari jabatannya.

Ketua DPC Semarang membantah lakukan pemukulan. Dia merasa difitnah.

Wali Kota Palu Hadianto Rasyid telah resmi mengajukan pengunduran diri dari Partai Hanura setelah 16 tahun. Keputusan ini memicu spekulasi akan kepindahannya ke Partai Gerindra.

Prasetyo menegaskan, DPP Gerindra wanti-wanti kepada kader yang memiliki SPPG agar wajib menjaga kualitas sebagaimana standar yang sudah ditetapkan.

Yang menjadi perhatian utama bukanlah identitas pemilik atau afiliasi politik pengelola SPPG, melainkan kepatuhan terhadap aturan.

Megawati sebelumnya menghadiri upacara Hari Kesaktian Pancasila bareng Prabowo. Sementara itu. Dino sebelumnya mengkritik Prabowo terlalu sering ke luar negeri.

Ketua Harian DPP Gerindra itu juga menyatakan partainya mendukung keputusan MK tersebut.

Dasco menilai kritik disampaikan kader PDI Perjuangan selama ini juga selalu bersifat membangun.

Pernyataan tersebut disampaikan AHY menanggapi polemik posisi PDI-P yang belakangan dinilai sejumlah partai koalisi abu-abu.

Sistem ketatanegaraan Indonesia memang tidak mengenal oposisi secara formal. Yang ada adalah partai di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa partainya tidak selalu berorientasi pada kekuasaan.

Deddy menyatakan bahwa PDIP berperan sebagai partai politik yang menjalankan fungsi check and balance di DPR untuk mengawasi pemerintahan.

Publik berhak mengetahui secara jelas apakah PDIP memang memilih menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

PDIP lantas menyentil Partai Golkar yang candu kekuasaan dan selalu berpihak pada penguasa meskipun kalah dalam Pemilu.