VIDEO: Eks Panglima Andika Perkasa Keras Bicara Bahaya Kebocoran Data KPU

Adian menegaskan, sangat terbuka kemungkinan terjadi kecurangan pada pelaksaan pemilu legislatif (Pileg) dan pemilu presiden (Pilpres).

Pratama memandang perlu KPU menerapkan filter lalu lintas yang dapat mengidentifikasi pola serangan DDoS dan memblokirnya sebelum mencapai target.

Sebanyak 204 juta data pemilih KPU diduga bocor. Diperjualbelikan di darkweb seharga Rp 1 miliar lebih.

Berharap KPU bersama instansi terkait untuk melakukan penguatan terhadap kemanan siber

Mahfud menyampaikan, sebaiknya KPU sebagai penyelenggara pemilu, untuk bekerja lebih hati-hati lagi

Lantas apa sebenarnya kemungkinan dan kerawanan yang bisa terjadi?

Secara blak-blakan, mantan panglima TNI ini mengaku pernah mendapat ‘tekanan’ langsung saat pilpres 2014 dan 2019.

Andika mengakui, tekanan terhadap aparat negara agar membantu salah satu calon tertentu pasti ada.

Dia mengaku tidak habis pikir ada orang-orang yang mengorbankan para korban bencana untuk keuntungan pribadi.

Panglima TNI Agus menjelaskan TNI berhasil membangun 32 jembatan Bailey di sejumlah wilayah.

Jokowi dalam pertemuan secara tegas telah memberikan izin ijazah keluaran Fakultas Kehutanan UGM tersebut dihadirkan di Solo.

Tenggelamnya KM Putri Sakinah di Perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat NTT membawa duka bagi sepak bola dunia

Bobibos siap memproduksi secara massal bahan bakar berbasis jerami

Selain itu, Mualem bersyukur sejumlah bantuan sudah menyebar ke pelosok Aceh.

Kini, KPU RI wajib menyerahkan salinan ijazah sarjana Jokowi yang digunakan sebagai syarat pencalonan pada Pilpres 2014-2019 dan 2019-2024.

KPU RI menegaskan Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) dapat menjadi landasan penting bagi DPR dalam merevisi sistem pemilu, menunjukkan data partisipasi yang tak dimiliki pihak lain.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) 2024, mengungkap empat provinsi dengan tingkat partisipasi tertinggi. Apa saja daerah yang paling aktif menyalurkan hak suaranya?

Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden dan DPR untuk merekomendasikan pemecatan Anggota KPU RI periode 2022-2027 kepada DKPP, menyoroti kinerja dan etika yang bermasalah.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menegaskan pihaknya mengikuti keputusan dari KPU RI bahwa Presiden dan Wakil Presiden adalah Prabowo Subianto dan Gibran

Usulan Prabowo ini lantaran biaya politik di Indonesia sangat mahal.