Agar peretasan tersebut tidak berdampak pada keputusan yang telah diambil KPU
Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Md, Jenderal (Purn) Andika Perkasa menanggapi soal dugaan pembobolan data pemilu KPU. Andika meminta KPU segera mengambil tindakan, agar peretasan tersebut tidak berdampak pada keputusan yang telah diambil KPU.
"Dari KPU yang juga harus bisa dijelaskan secara detail langkah-langkah sehingga data yang sudah terambil ini tidak bisa digunakan untuk misalnya mengintervensi apapun keputusan KPU, khususnya yang hubungannya dengan digital nanti," kata Andika, saat diwawancarai di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten, Rabu (29/11).
Menurut Andika, sangat mungkin pihak yang tidak bertanggung jawab berupaya mengganggu hasil Pilpres 2024 lewat data pemilih yang berhasil diretas dan bahkan diperjualbelikan itu.
sambung Andika Perkasa.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum TPN Ganjar-Mahfud Gatot Eddy Pramono mengatakan agar KPU bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kominfo, BSSN bersama kepolisian agar permasalahan tersebut segera dituntaskan.
Dia pun mengatakan, agar hal ini dibawa keranah hukum untuk menemukan siapa pelakunya. Namun, hal itu tentu dilakukan sesuai aturan perundang-undangan.
ujar Gatot Eddy.
Sementara, Deputi Politik TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto meminta agar KPU bersama instansi terkait untuk melakukan penguatan terhadap kemanan siber agar kasus tersebut tak terulang kembali dan proses pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar.
"Kami tekankan untuk betul-betul diperkuat agar kasus-kasus peretasan seperti ini bisa segera ditanggulangi dan dipastikan dicegah untuk memastikan pemilu berjalan dengan baik," imbuh Andi.
Polda memanggil para kepala desa di Kabupaten Karanganyar untuk mengusut kasus tersebut.
Baca Selengkapnya
Hanya ada 12 parpol yang 580 bacalegnya lolos karena berhasil memenuhi syarat.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan informasi, setelah penangkapan HW di Majalengka, SA kemudian menyerahkan diri ke Polsek.
Baca Selengkapnya
DPR geram dengan kabar dugaan kebocoran data 204 juta pemilih oleh KPU.
Baca Selengkapnya
KPU RI meminta bantuan terhadap Satgas Cyber, Badan Siber Sandi Negara (BSSN) serta BIN terkait adanya dugaan kebocoran data pemilih
Baca Selengkapnya
Mahfud menyampaikan, sebaiknya KPU sebagai penyelenggara pemilu, untuk bekerja lebih hati-hati lagi
Baca Selengkapnya
Sandiaga menyebut perlu peningkatan kewaspadaan setelah beredar informasi pembobolan data pemilih Pemilu.
Baca Selengkapnya
Ketentuan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) nomor 2 Tahun 2022.
Baca Selengkapnya
Usai dilindungi, maka soal pelaporan ke KPK yang dianggap mencemarkan nama baik Yogi tidak bisa dipersoalkan baik dalam ranah pidana maupun perdata.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi