TPN Ganjar Ajak Rakyat Terlibat Usut Kecurangan Pemilu: Kembalikan Indonesia ke Jalur Demokrasi
Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan (TPDK) Ganjar-Mahfud mengajak partisipasi rakyat Indonesia mengungkap kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
tpn ganjar-mahfud
Sebab, kata Todung, perlawanan itu sangat penting dan strategis karena pada November 2024 akan diselenggarakan Pilkada serentak di seluruh Indonesia.
TPN Ganjar Ajak Rakyat Terlibat Usut Kecurangan Pemilu: Kembalikan Indonesia ke Jalur Demokrasi
Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan (TPDK) Ganjar-Mahfud mengajak partisipasi rakyat Indonesia mengungkap kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
- Ganjar-Mahfud Utamakan Jabat Tangan Langsung dengan Rakyat: Dibandingkan Capres Lain
- TPN Ganjar-Mahfud: Cara Inkonstitusional dan niretika Dimentahkan Politik Berkeadaban
- TPN: Ganjar-Mahfud Berjuang untuk Rakyat, Bukan Kepentingannya Sendiri
- Ketua TPN Ganjar-Mahfud Nilai Banyak Kecurangan Pilpres Secara Terstruktur dan Masif
- Kronologi Odong-Odong Tertabrak Truk Trailer Saat Menyeberang di Jalur Pantura Batang, 13 Penumpang Terluka
- Pemkab Bogor Siapkan Stadion Pakansari Lokasi Nobar Timnas U-23 Indonesia vs Uzbekistan
"Kami membuka diri pada partisipasi dari seluruh anak bangsa yang ingin turut berkontribusi dalam mengungkapkan berbagai kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024 ini, dan mengembalikan Indonesia ke jalur demokrasi dan rule of law," kata Ketua TPDK Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam keterangan resmi, Selasa (20/2).
Menurut Todung, seluruh perjuangan itu dilakukan untuk menyelamatkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, bukan demokrasi-kekuasaan, bukan demokrasi yang menghalalkan segala cara.
Sebab, kata Todung, perlawanan itu sangat penting dan strategis karena pada November 2024 akan diselenggarakan Pilkada serentak di seluruh Indonesia.
"Jika perjuangan ini tidak kita tempuh, niscaya ke depan akan muncul ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi di Indonesia," ungkap Todung.
Dia menjelaskan, TPDK Ganjar-Mahfud dibentuk berdasarkan rekomendasi rapat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, yang dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan, Partai Persatuan Indonesia (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hanura, pada 15 Februari 2024.
Dalam rapat tersebut, para ketua umum partai pengusung Ganjar-Mahfud menyepakati pembentukan tim khusus guna melakukan perlawanan terhadap kecurangan Pemilu 2024 secara terukur melalui jalur hukum dan politik.
"Tim khusus sudah dibentuk dan langsung bekerja di bawah arahan para ketua umum dan sekretaris jenderal parpol pengusung," tegas Todung.
merdeka.com
Sementara itu, Wakil Ketua TPDK Henry Yosodiningrat menjelaskan bahwa tim khusus yang dibentuk untuk mengkritisi kerusakan demokrasi.
Terutama, kecurangan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang dinilai sebagai pemilu dengan kerusakan paling parah dalam sejarah pemilu di Indonesia di masa Reformasi.
"Dengan memperhatikan arahan para ketua umum partai pengusung, maka yang diperjuangkan oleh tim khusus ini adalah demokrasi, hukum dan keadilan itu sendiri," ujar Henry.
Menurut dia, arahan para ketua umum partai pengusung Ganjar-Mahfud bertujuan untuk menghasilkan kualitas demokrasi melalui Pemilu yang sangat menentukan kelangsungan masa depan Bangsa.
"Karena itulah perjuangan yang kami lakukan adalah perjuangan untuk menempatkan kembali kedaulatan rakyat pada jalan demokrasi melalui prinsip-prinsip supremasi hukum dan keadilan,"
ujar Henry.
merdeka.com
Dia menjelaskan, dengan melihat strategisnya perjuangan tersebut, maka tim khusus yang telah dibentuk ini akan langsung bergerak di bawah koordinasi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
"Tim khusus ini memiliki beberapa divisi di mana tim hukum berperan sebagai tim ujung tombak," papar Henry.
Dia menjelaskan, dalam menjalankan tugasnya, tim khusus diperkuat oleh pakar-pakar yang memiliki kredibilitas tinggi di bidang hukum, audit forensik IT, politik, ekonomi, sosiologi, komunikasi, dan psikologi.
Saat ini, Tim Khusus dan seluruh pakar sedang bekerja untuk mengumpulkan bukti-bukti kecurangan.
Selain itu, menyelidiki adanya korelasi antara berbagai kebijakan dan langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan perilaku pemilih yang telah menguntungkan paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran secara melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
"Kami mengapresiasi antusiasme yang begitu tinggi dari para pakar, kelompok-kelompok pro demokrasi, para ahli forensik IT, dan semua pihak yang banyak membantu kami dalam mengidentifikasi, menginvestigasi dan mengungkapkan berbagai kecurangan yang bersifat TSM ini," tutur Henry.
merdeka.com
