Untung atau Buntung PDIP Pecat Jokowi?

Pemecatan ini menjadi momen penting bagi Jokowi untuk membuktikan kehebatannya dalam dunia politik.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) resmi memecat Joko Widodo alias Jokowi beserta anggota keluarganya yakni Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution dari keanggotaan partai. 

Pemecatan Jokowi sekeluarga ini tertuang dalam Surat Keputusan nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024. Surat keputusan tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, setelah dilakukan rapat internal yang melibatkan seluruh jajaran partai di Indonesia.

Dalam pengumuman resmi itu, PDIP menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Jokowi, Gibran, dan Bobby dianggap telah melanggar anggaran dasar partai. Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun, menjelaskan bahwa pemecatan ini didasarkan pada Surat Keputusan bernomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024, 1650/KPTS/DPP/XII/2024, dan 1651/KPTS/DPP/XII/2024.

"Adapun surat keputusan saya baca sebagai berikut: Surat Keputusan No 1649/KPTS/DPP/XII/2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," ungkap Komarudin pada hari Senin (17/12).

Langkah Tepat PDIP

Pengamat Politik Trias Politika, Agung Baskoro menyebut pemecatan Jokowi murni karena Presiden ke-7 RI tersebut sudah banyak melanggar kode etik atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ketika masih menjadi bagian dari partai banteng merah.

“PDIP sebagai partai kader menegakkan aturan karena Pak Jokowi melanggar AD/ART, Disiplin Partai dan Kode Etik Partai kan,” kata Agung saat dihubungi Merdeka.com pada Rabu (18/12).

Agung menerangkan sejumlah pelanggaran etik yang dilakukan Jokowi terlihat jelas sejak Pilpres 2024 ketika dirinya berpindah haluan mendukung Gibran Rakabuming yang maju bersama Prabowo ketika PDIP mengusung Ganjar Pranowo yang juga merupakan kader PDIP. Hal tersebut kemudian berlanjut hingga Pilkada 2024.

“Jadi, ya itu kita ketahui ketika di Pilpres kemarin Pak Jokowi mendukung Gibran, yang mana itu berarti berbeda haluan dengan garis partai yang mendukung Ganjar Pranowo ya, seperti itu. Jadi itu sangat jelas, sangat clear,” ujarnya.

“Dan di Pilkada juga itu berlanjut, ketika PDIP mengusung jagoannya dimana di Jateng Pak Jokowi menjagokan Pak Ahmad Lutfi dan Pak Taj Yasin, di Jakarta Pak Jokowi bersama Ridho melawan jagoan PDIP Pram-Rano, seperti itu. Di Jatim juga Pak Jokowi dengan Ibu Khofifah melawan jagoan PDIP Bu Risma,” lanjutnya.

Agung menyebut, tindakan PDIP dalam memecat Jokowi dan 27 kader lainnya merupakan langkah yang tepat dan perlu dicontoh oleh partai lain. Sebab menurutnya, sebuah partai harus tegas ketika terjadi pelanggaran sehingga partai tersebut tidak kehilangan identitasnya.

“Jadi itu sangat jelas, sangat eksplisit. Saya kira hal semacam ini perlu dilakukan partai-partai di Indonesia yang menunjukkan identitasnya, ideologinya, karena kalau enggak demokrasi kita bisa rusak. Kalau ada aturan dilanggar, aturan sering sekali direvisi, ya identitas partai semakin kabur. Politik kita jadi nggak jelas, dan dalam kita berorganisasi, berpartai kita harus tunduk pada AD/ART, ada aturan-aturan main,” terangnya.

Dampak PDIP Pecat Jokowi

Selain itu, dia mengatakan bahwa pemecatan Jokowi ini menjadi peringatan bagi partai-partai lainnya yang akan menampung Jokowi. 

“Ini juga warning kepada partai-partai yang memang ingin menampung Pak Jokowi, bagaimana langgam politik beliau ketika berpartai. Apakah mereka siap dalam tanda petik memberi wewenang yang besar kepada Jokowi mengikuti kemauan dia. Apakah mereka juga siap, ya walaupun ada berkah politik ya pasti, karena Pak Jokowi punya basis kan, itu satu paket lah, tapi lebih banyak mana, eksesnya atau insentifnya seperti itu,” ujarnya.

Agung mengatakan dengan adanya pemecatan terhadap Jokowi banyak memberikan keuntungan bagi PDIP, termasuk kembali memiliki identitas yang kuat meski harus kehilangan sosok kuat dalam partai yang ditunggangi oleh Megawati Soekarnoputri.

“Keuntungannya PDIP jadi punya identitas yang semakin kuat, kader-kadernya semakin loyal, semakin tunduk, karena partainya punya aturan main yang jelas, punya sistem reward and punishment yang oke. Kerugiannya ya basis PDIP tergerus, sedikit reduksi dengan keluarnya Pak Jokowi, jadi PDIP perlu mencari sosok baru di luar Pak Jokowi supaya basisnya kembali menguat,” ucap Agung.

Kemudian pemecatan Jokowi juga disebutkannya turut memberikan keuntungan bagi Jokowi sendiri yakni lebih bebas bermanuver, namun tetap terbatas ketika tidak memiliki kendaraan politik.

Jokowi Dinilai Tidak Berguna

Sementara itu,  Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menyebut pemecatan Jokowi sekeluarga oleh PDIP dinilai karena sudah tidak berguna secara politik bagi partai banteng merah tersebut.

“Bagi PDIP sepertinya Jokowi, Gibran, Bobby dan kader lain sudah dianggap tak ada gunanya secara politik,” kata Adi saat dihubungi Merdeka.com pada Rabu (18/12).

Menurutnya pemecatan Jokowi sekeluarga justru menjadi momen pelepasan beban PDIP imbas kemarahan publik yang kerap mengkaitkan ketiganya dengan PDIP.

“Justru PDIP jadi sasaran kemarahan dari pihak yang selama ini marah ke Jokowi dan keluarga besarnya. Karenanya, pemecatan ini digunakan sebagai ajang melepas beban politik PDIP akibat status Jokowi dan keluarga besarnya yang masih dikaitkan dengan PDIP. Dengan kata lain, PDIP tak mau menanggung beban dosa politik  Jokowi dan keluarga besarnya,” ujarnya.

Selain itu, menurutnya pemecatan Jokowi menjadi momen penting bagi mantan presiden RI tersebut untuk membuktikan kehebatannya dalam dunia politik meski sudah tidak terikat dari PDIP dengan cara membangun partai baru.

“Di luar itu, sebaiknya Jokowi bikin partai sendiri, tak perlu bergabung dengan partai yang sudah mapan. Ini untuk membuktikan bahwa Jokowi hebat tanpa PDIP. Karena selama ini, ada klaim dari PDIP Jokowi jadi presiden, gubernur, dan walkot Solo karena PDIP. Nah, saatnya Jokowi buktikan kalo Jokowi hebat tanpa PDIP dengan cara bikin partai baru,” terang Adi.

Adi menilai putusnya hubungan politik antara Jokowi dan PDIP setelah berjalan bersama selama 20 tahun lebih tentunya memberikan kerugian dari kedua belah pihak.

“Bagi Jokowi tentu kehilangan PDIP bukan perkara mudah. Apapun judulnya, PDIP adalah partai yang membesarkan Jokowi sejak di Solo. Kalau bukan PDIP yang usung Jokowi jadi walikota, gubernur, dan presiden, mungkin Jokowi hanya rakyat biasa,” ucapnya.

“Bagi PDIP, berat kehilangan Jokowi. Karena bagaimanapun suara PDIP naik karena faktor Jokowi. Dan itu terbukti di pilpres PDIP kalah, di pileg suaranya berkurang 3 persen meski PDIP tetap unggul. Sama-sama rugi sebenarnya. Untungnya karena kedua sudah resmi pisah jalan dan bisa bangun kekuatan politik masing-masing,” lanjutnya.

Reporter Magang: Maria Hermina Kristin