Terungkap! Ini Dia 5 Prioritas Pembangunan Kaltim 2026 dengan Anggaran Rp21,35 Triliun

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan lima Prioritas Pembangunan Kaltim 2026 dengan total anggaran mencapai Rp21,35 triliun. Simak detail lengkapnya di sini!

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim telah menyepakati lima prioritas utama pembangunan daerah untuk tahun 2026. Kesepakatan ini tertuang dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026.

Penetapan Prioritas Pembangunan Kaltim 2026 ini dilakukan di Samarinda, dengan total anggaran yang disepakati mencapai Rp21,35 triliun. Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengungkapkan bahwa dokumen ini menjadi landasan penting bagi penyusunan RAPBD 2026.

Tujuan utama dari penetapan prioritas ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat layanan publik, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Timur secara menyeluruh. Hal ini diharapkan dapat menjadikan Kaltim sebagai pusat pertumbuhan yang maju dan berkelanjutan.

Sinergi Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Daerah

Salah satu Prioritas Pembangunan Kaltim 2026 adalah pemberian bantuan keuangan terarah kepada kabupaten dan kota di wilayah tersebut. Program ini difokuskan untuk memperkuat sinergi pembangunan antar wilayah, memastikan pemerataan pembangunan.

Bantuan keuangan ini akan dialokasikan untuk berbagai sektor krusial, termasuk pembangunan infrastruktur dasar yang memadai. Selain itu, pelayanan publik di tingkat daerah juga akan ditingkatkan kualitasnya melalui dukungan anggaran ini.

Program-program strategis daerah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat juga akan mendapatkan perhatian. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem pembangunan yang terintegrasi dan responsif terhadap tantangan lokal.

Optimalisasi APBD dan Program Unggulan untuk Kesejahteraan

Prioritas kedua dalam Prioritas Pembangunan Kaltim 2026 adalah optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Optimalisasi ini dilakukan melalui efisiensi belanja agar setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Peningkatan kualitas belanja modal juga menjadi fokus utama, memastikan investasi pemerintah tepat sasaran dan berkelanjutan. Selain itu, penguatan pendapatan daerah akan terus diupayakan untuk meningkatkan kapasitas fiskal provinsi.

Pemerintah Provinsi Kaltim juga melanjutkan program unggulan seperti Gratispol dan Jospol. Program ini mencakup sekolah gratis hingga jenjang S3, layanan kesehatan gratis, pencegahan stunting, serta penyediaan internet desa gratis.

Dukungan untuk rumah murah, penguatan UMKM, hilirisasi industri, dan pembangunan infrastruktur juga menjadi bagian dari program unggulan. Revitalisasi Sungai Mahakam juga merupakan langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan lingkungan.

Mewujudkan Kemandirian Pangan dan Transformasi Digital

Penguatan ketahanan pangan berkelanjutan menjadi prioritas keempat dalam Prioritas Pembangunan Kaltim 2026. Ini dilakukan dengan memberdayakan petani dan nelayan melalui berbagai program dukungan.

Pembangunan infrastruktur pertanian juga akan digalakkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pangan. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat cadangan pangan daerah dan mewujudkan kemandirian pangan masyarakat.

Prioritas kelima adalah percepatan transformasi digital di berbagai sektor. Digitalisasi akan diperluas di bidang pendidikan, kesehatan, UMKM, dan pemerintahan untuk meningkatkan akses dan efisiensi layanan.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) akan diperkuat guna menciptakan birokrasi yang lebih cepat, transparan, dan modern. Ini sejalan dengan visi Kaltim untuk menjadi pusat pertumbuhan yang adaptif dan inklusif.

Dalam kesepakatan KUA-PPAS 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp20,45 triliun. Angka ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp10,75 triliun, pendapatan transfer Rp9,33 triliun, dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp362,03 miliar.

Sementara itu, belanja daerah diarahkan pada belanja operasi sebesar Rp10,99 triliun, belanja modal Rp3,11 triliun, belanja tidak terduga Rp70,21 miliar, dan belanja transfer Rp7,17 triliun. Wakil Gubernur Seno Aji menegaskan bahwa KUA-PPAS 2026 bukan sekadar dokumen anggaran.

"Kita ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberi manfaat untuk masyarakat. Dengan strategi yang tepat, kita optimis Kaltim bisa menjadi pusat pertumbuhan yang maju dan berkelanjutan," ujar Seno Aji.

Ia menambahkan bahwa dokumen tersebut merupakan "roadmap pembangunan Kaltim lima tahun ke depan yang berorientasi pada efisiensi, efektivitas dan keberlanjutan." Ini menunjukkan komitmen Pemprov Kaltim dalam mengelola keuangan daerah secara bertanggung jawab dan berorientasi hasil.

Sumber: AntaraNews