Surya Paloh Sebut Jatah Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran Bukan Prioritas Utama NasDem

Surya Paloh tegas menyatakan partainya mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.

Surya Paloh menolak tawaran di Kabinet sebagai pembuktian bahwa tidak semua partai politik di Indonesia mabuk kekuasaan.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkapkan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto memberikan jatah menteri untuk Partai NasDem.

Meski mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, NasDem memutuskan tidak mengirimkan nama untuk ditempatkan dalam kabinet Prabowo-Gibran.

NasDem memastikan pihaknya tidak berada di luar kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Hal ini diungkapkan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Partai NasDem memastikan tidak akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Pak Prabowo pernah bilang 'NasDem kok belum kasih masuk nama?' kita diam saja," kata Sekjen NasDem.

Surya Paloh meyakini, jabatan atau pun kursi menteri bukanlah segalanya

Surya Paloh memahami penyusunan komposisi kebijakan menjadi hak prerogratif Prabowo Subianto sebagai Presiden RI

Surya Paloh memahami penyusunan komposisi kebijakan menjadi hak prerogratif Prabowo Subianto.

Surya Paloh tersenyum lebar mendengar Prabowo menyebutnya brewok.

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menjelaskan bahwa Ketua Umum Surya Paloh menawarkan konsep blok politik, bukan merger atau fusi partai, menanggapi isu NasDem dan Gerindra akan merger.

Ketua DPW Partai NasDem DKI Jakarta Wibi Andrino menekankan pentingnya Komunikasi Politik Lintas Partai Jakarta untuk mengakselerasi kesejahteraan masyarakat ibu kota, memanfaatkan momentum Ramadhan sebagai ajang konsolidasi strategis.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh melepas Tim Safari Ramadan 1447 H di Jakarta.

Ia menegaskan bahwa keputusan politik, termasuk soal arah dukungan, akan dipertimbangkan pada waktu yang tepat.

Surya Paloh menyatakan bahwa dalam politik, berpindah partai merupakan hal yang biasa terjadi.

Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem melakukan rotasi jabatan Ketua DPRD Donggala, menunjuk Moh Yasin Lataka menggantikan Moh Taufik, memicu harapan penguatan fungsi legislatif di daerah tersebut.

Selain model tunggal, Nasdem juga mengusulkan skema berjenjang yang membedakan besaran ambang batas di tiap tingkatan.

KPK mengusulkan masa jabatan ketua umum partai politik dibatasi dua periode.

Baik NasDem maupun Gerindra menyatakan mereka baru mendengar isu tersebut dan tidak ada rencana untuk bergabung.

Jubir PSI ungkap isi pembicaraan empat mata dengan Jokowi. Singgung isu upaya pengambilalihan NasDem.

Bestari mengungkapkan, salah faktor yang menyebabkan kader NasDem maupun partai lainnya gabung ke PSI karena faktor Jokowi.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem, Rudianto Lallo menilai usulan tersebut sangat baik untuk dimasukkan ke RUU Natkotika.