Demokrat menyerahkan penentuan Cawapres ke Anies
Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution mengatakan, Koalisi Perubahan untuk Perbaikan (KPP) menghindari kawin paksa dalam menentukan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) yang akan diusung. Dia menilai, bakal Capres KPP Anies Baswedan sangat independen dalam menentukan pendampingnya di Pilpres 2024.
"Penentuan Cawapres di Koalisi Perubahan melalui tahapan proses komunikasi dan diskusi yang cukup panjang. Sehingga kokoh dan memiliki kebersamaan yang kuat. Dan sesuai kesepakatan piagam koalisi, penentuan Cawapres diserahkan kepada Anies selaku calon presiden," kata Syahrial kepada wartawan, Kamis (17/8).
Sehingga, dia meyakini tidak ada kawin paksa antara Anies dengan Cawapres-nya. Apalagi, kata Syahrial, kriteria yang dipaparkan Anies sangat rasional.
Tanpa ada tekanan, saling jegal, apalagi ancaman yang berujung saling jegal dan sandera sesama mitra koalisi.
"Artinya, tidak ada tokoh sentral yang dominan dan memiliki kedudukan paling powerful. Seolah menjadi manusia setengah dewa yang bisa mengintervensi proses yang sudah berjalan di koalisi. Yang mampu memengaruhi, mengutak-atik, dan mengendalikan koalisi melalui instrumen kekuasaan," tegasnya.
Oleh karena itu, menurutnya posisi Anies dalam menentukan Cawapres sangat independen. Karena, ketiga partai politik yang tergabung dalam KPP memiliki posisi yang setara.
"Jika melihat kondisi terkini dari tiga poros koalisi Pilpres 2024 yang ada, maka Anies Baswedan paling independen. Karena rakyat juga cukup pintar mengamati apa yang sedang terjadi di masing-masing koalisi terhadap kemungkinan tiga pasang Capres dan Cawapres yang akan bertarung," imbuh dia.
Sebagai informasi, Partai Demokrat dan PKS mendorong agar Anies Baswedan segera mendeklarasikan Cawapres. PKS meminta Anies untuk mengumumkan pada momentum kemerdekaan Indonesia ke-78 atau 18 Agustus 2023 saat memperingati hari konstitusi.
"Jadi menurut kami momentum untuk pengumuman capres memang perlu segera. Bagus jika bulan Agustus ini. Sejalan dengan momentum 17 Agustus , Kemerdekaan RI dan 18 Agustus Hari Konstitusi," kata Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum dan HAM Al Muzzammil Yusuf.
Reporter: Alma Fikhasari
Demokrat menyinggung syarat jika Anies ingin menang.
Baca Selengkapnya
Andi Arief mengatakan, Partai Demokrat menghargai jika Surya Paloh dijadikan Cawapres Anies.
Baca Selengkapnya
SBY sempat diingatkan rekannya sebelum masuk Koalisi Perubahan dan mendukung Anies.
Baca Selengkapnya
Demokrat menyerahkan keputusan nama Cawapres kepada Anies.
Baca Selengkapnya
SBY mengutarakan kepada seluruh kader Partai Demokrat, supaya menenangkan hati dan pikiran.
Baca Selengkapnya
Demokrat menganggap Yenny merupakan bagian dari rezim Presiden Joko Widodo.
Baca Selengkapnya
PKS memohon doa dan dukungan agar partainya dapat terus beristiqomah dalam Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
PKS belum memutuskan keluar dari koalisi Anies, dan tetap melanjutkan kampanye.
Baca Selengkapnya
Demokrat menggelar rapat usai merasa dikhianati Anies.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi