Jokowi Tanggapi Gaduh Koalisi dan Duet Anies-Cak Imin: Bukan Urusan Presiden

Jokowi menegaskan persoalan koalisi dan Capres dan Cawapres bukan urusan presiden

Jokowi menegaskan persoalan koalisi dan Capres dan Cawapres bukan urusan presiden

Jokowi Tanggapi Gaduh Koalisi dan Duet Anies-Cak Imin: Bukan Urusan Presiden

Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak mau ikut campur soal pecahnya koalisi partai politik, usai kabar Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Jokowi menegaskan masalah koalisi Pilpres merupakan urusan ketua umum partai politik.

"(Koalisi) Urusannya ketua-ketua partai. Urusan partai. Bukan urusannya presiden," jelas Jokowi kepada wartawan di Senayan JCC Jakarta, Jumat (1/9).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengungkap, rentetan peristiwa keretakan koalisi perubahan untuk persatuan (KPP), usai Anies Baswedan dan Partai NasDem meneken kerja sama politik dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Riefky menyebut, keputusan kerja sama antara Anies Baswedan dengan PKB dilakukan secara sepihak oleh NasDem tanpa sepengetahuan Demokrat dan PKS.

"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai NasDem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum NasDem, Surya Paloh," kata Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8).

Riefky mengatakan, Demokrat telah mengkonfirmasi kabar tersebut kepada Anies dan dibenarkan oleh Mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Selain itu, Riefky mengatakan, partainya juga dipaksa untuk menerima kesepakatan tersebut.

"Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. la mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat dipaksa menerima keputusan itu (fait accompli)," ujar Riefky.

Riefky yang masuk dalam Tim 8 Pemenangan Anies menjelaskan, sejatinya Anies Baswedan sudah sejak 14 Juni 2023 memilih Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Pada 14 Juni 2023, Capres Anies memutuskan untuk memilih Ketum AHY sebagai Cawapresnya," kata Riefky.

Keputusan itu telah disampaikan Anies kepada pimpinan partai pendukungnya, Ketum NasDem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri, dan AHY serta Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tidak ada satupun yang menolak nama AHY.

"Nama Ketum AHY ini telah disampaikan kepada para Ketua Umum Parpol dan majelis tertinggi masing-masing partai; dalam hal ini langsung kepada Surya Paloh, Salim Segaf Al Jufri dan Ahmad Syaikhu, serta kepada Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat," jelas Teuku Riefky.

"Menurut Capres Anies, ketiga pimpinan Parpol menerima putusan tersebut dan tidak ada penolakan," sambungnya.

Sebagai informasi, PKB bersama Partai Gerindra, Partai Golkar, dan PAN sebelumnya mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024. Sementara itu, Anies Baswedan didukung menjadi calon presiden oleh Partai NasDem, Partai Demokrat dan PKS.