Prabowo dan Megawati Bertemu, PDIP Bantah Demi Peluang Masuk Pemerintahan

Puan memastikan pertemuan kedua tokoh politik itu tak berlangsung Minggu hari ini.

Mencuat isu perombakan kabinet atau reshuffle usai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar.

Menurut Dasco, pertemuan berlangsung sangat akrab dan penuh canda tawa.

Menurut Said, memang sejak awal dari internal maupun eksternal PDIP tidak ada paksaan agar keduanya bertemu.

Ketua DPP PDIP, MH Said Abdullah, mengatakan pertemuan Megawati dengan Prabowo masih menunggu momen yang tepat.

Pertemuan Mega dengan Prabowo kata Said murni sebagai silaturahmi kebangsaan di mana keduanya ingin menyatukan visi untuk kebaikan bangsa Indonesia.

Anggota DPR dari fraksi PDIP, MH Said Abdullah, mengatakan DPR akan menjalankan fungsi pengawasan untuk pemerintah.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani membocorkan jadwal pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Diketahui pelantikan presiden terpilih akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, mengaku jalinan komunikasinya dengan sejumlah elit Partai Gerindra cukup lancar.

Said Abdullah, meminta publik tidak menyimpulkan pertemuan antara Megawati dengan Prabowo sebagai pertanda PDIP telah melunak.

Diketahui, pertemuan itu rencananya akan dilakukan sebelum pelantikan presiden pada 20 Oktober 2024.

Megawati meyakini buzzer yang membuat perpecahan bangsa tersebut hanya bekerja demi uang semata.

Meski kemungkinan mundur dari rencana awal di April 2025, Kongres PDIP tetap akan digelar tahun ini.

Sempat ada rencana video call antara Megawati dan Prabowo. Namun batal karena Didit Hediprasetyo, harus segera berangkat ke Solo.

Said meyakini baik Prabowo maupun Megawati sama-sama memiliki visi yang terbaik buat masa depan bangsa.

Gerindra menyebut, Prabowo dan Megawati bertemu usai Lebaran Idulfitri 2024.

Dahnil mengatakan, pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto akan segera terlaksana.

Pernyataan tersebut disampaikan AHY menanggapi polemik posisi PDI-P yang belakangan dinilai sejumlah partai koalisi abu-abu.

Sistem ketatanegaraan Indonesia memang tidak mengenal oposisi secara formal. Yang ada adalah partai di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa partainya tidak selalu berorientasi pada kekuasaan.

Deddy menyatakan bahwa PDIP berperan sebagai partai politik yang menjalankan fungsi check and balance di DPR untuk mengawasi pemerintahan.

Publik berhak mengetahui secara jelas apakah PDIP memang memilih menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

PDIP lantas menyentil Partai Golkar yang candu kekuasaan dan selalu berpihak pada penguasa meskipun kalah dalam Pemilu.