PKB: Dua Kubu Hari Ini Berseteru, Antara Jokowi Dan Megawati

PDIP mengambil posisi sebagai mitra kritis pemerintah, namun tetap akan mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan itu disampaikan Megawati saat bertemu Jokowi pada Senin (7/4) malam.

Jokowi menegaskan jika saat ini hubungannya dengan kedua tokoh nasional itu dalam kondisi yang baik.

Menurutnya ini menjadi bukti mulai lenturnya gaya politik Megawati.

Pernyataan Megawati tersebut digaungkan berkaitan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Efriza menilai sulit jika Jokowi ingin mengambil alih PDIP.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung keprihatinan konflik yang terjadi di tubuh partai politik.

Hubungan baik tersebut dalam kapasitas Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Said menyebut memang sejak gelaran Pemilu 2024 ini, terjadi perbedaan haluan antara PDIP dengan Jokowi.

Sejumlah tokoh politik berlomba-lomba ingin bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, termasuk Presiden Joko Widodo dan Calon Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah tokoh politik berlomba-lomba ingin bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Reaksi Dingin Puan Ditanya Isu Manuver Jokowi Rebut Kursi Ketum PDIP

Gerindra: Prabowo yang Akan Bisa Menjembatani Hubungan Jokowi dengan PDIP

Megawati Tegaskan Ganjar-Mahfud Belum Dipensiunkan: Mereka Masih Tetap Kuat!

Ganjar membeberkan sampai pagi ini, dirinya sama sekali tidak menerima undangan dari KPU RI.

Beberapa gerak-gerik mantan gubernur Jawa Tengah mencuri perhatian terpantau dari balkon ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK).

Gibran Ingin Bertemu Ganjar dan Anies usai Putusan Sengketa Pilpres di MK, Apa Tujuannya?

Ganjar-Mahfud ingin adanya pemungutan suara ulang di Pilpres 2024

Tim hukum Anies dan Ganjar protes terhadap saksi yang dihadirkan Prabowo-Gibran

Wacana tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip dasar kebebasan sipil dan hak asasi manusia.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tingkatan kaderisasi partai politik. Mereka berpendapat sistem yang ada sudah sesuai visi misi, lantas bagaimana solusinya?

PKB ragu pembatasan masa jabatan ketum parpol efektif cegah korupsi. Mereka menekankan pentingnya pelembagaan mekanisme demokratis internal partai untuk integritas.

PKB menyambut positif usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) wajib kader partai, dinilai sebagai langkah strategis penguatan demokrasi dan kaderisasi.

Gus Salam menyampaikan bahwa kunjungannya merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus upaya belajar dan berdiskusi dengan tokoh senior NU.

Seorang anggota DPR RI berbagi pengalaman ketika dirinya salah dikenali sebagai Tenaga Ahli (TA) saat sedang bersantai di kantin DPR RI.