Pemerintah Perkuat Koordinasi Pengendalian Inflasi Jelang Lebaran 2026

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memimpin rapat Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) untuk memperkuat koordinasi pengendalian inflasi menjelang Ramadhan dan Idulfitri 2026, dengan fokus pada stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menghadiri rapat penting bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (29/1). Rapat ini berfokus pada penguatan koordinasi menjelang datangnya bulan Ramadhan pada pekan ketiga Februari dan perayaan Idulfitri pada Maret 2026. Tujuannya adalah untuk menjaga inflasi tetap terkendali sesuai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk inflasi harga bergejolak (volatile food) yang ditargetkan berada di kisaran 3–5 persen.

Fokus utama pembahasan dalam rapat tersebut adalah memastikan ketersediaan pasokan pangan antarwilayah, khususnya beras dan komoditas strategis lainnya. Hal ini krusial agar pasokan aman dan harganya terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah menyadari bahwa stabilitas harga pangan adalah kunci dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama menjelang hari raya besar yang biasanya diikuti peningkatan permintaan.

Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai kemudahan bagi masyarakat menjelang Lebaran. Berbagai inisiatif mulai dari bantuan sosial pangan hingga diskon tarif transportasi udara, kereta api, laut, darat, serta tarif jalan tol akan diberlakukan. Langkah-langkah kolaboratif ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat dan mendukung kelancaran aktivitas selama periode Lebaran, seiring dengan tren inflasi yang menunjukkan pelandaian.

Strategi Pemerintah Jaga Stabilitas Harga Pangan

Pemerintah secara konsisten menempatkan ketersediaan pasokan pangan sebagai prioritas utama dalam upaya pengendalian inflasi. Komoditas strategis seperti beras mendapatkan perhatian khusus untuk memastikan distribusinya merata dan harganya tetap stabil di seluruh wilayah Indonesia. Koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah menjadi fondasi penting dalam mencapai tujuan ini, sebagaimana ditekankan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Sinergi antara kementerian dan lembaga terkait diperkuat untuk mengamankan pasokan pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, serta memastikan kelancaran pembiayaan dan logistik. Pemerintah juga memfasilitasi distribusi pangan antarwilayah, menyeimbangkan pasokan dari daerah surplus ke daerah yang membutuhkan. Langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya disparitas harga yang signifikan dan menjamin akses pangan bagi semua masyarakat.

Rapat pengendalian inflasi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara yang menunjukkan komitmen kolektif pemerintah. Di antara yang hadir adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Pengaturan BUMN Donny Oskaria, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, dan Menteri PUPR Dody Hanggodo.

Dukungan Kebijakan untuk Daya Beli Masyarakat

Menjelang perayaan Idulfitri 2026, pemerintah mengambil langkah proaktif untuk menjaga daya beli masyarakat melalui serangkaian kebijakan dukungan. Bantuan sosial pangan menjadi salah satu instrumen utama yang diberikan kepada keluarga kurang mampu, membantu mereka memenuhi kebutuhan pokok di tengah potensi kenaikan harga. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat dan memastikan mereka dapat merayakan Lebaran dengan layak.

Selain bantuan pangan, pemerintah juga memberikan diskon signifikan pada berbagai moda transportasi. Diskon ini mencakup perjalanan udara, kereta api, laut, darat, serta tarif jalan tol. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong mobilitas masyarakat yang ingin mudik atau berlibur, sekaligus menstimulasi aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

Dengan adanya tren inflasi yang melandai, langkah-langkah kolaboratif ini diharapkan semakin efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah optimis bahwa kombinasi antara pengendalian harga, ketersediaan pasokan, dan dukungan daya beli akan menciptakan suasana Lebaran yang kondusif dan sejahtera bagi masyarakat Indonesia.

Data Inflasi Terkini dan Proyeksi

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa inflasi Indonesia sepanjang tahun 2025 berada pada angka 2,92 persen year-to-date (ytd). Angka ini menunjukkan pencapaian yang positif dalam upaya pemerintah menjaga stabilitas harga di tingkat makroekonomi. Inflasi Desember 2025 tercatat sebesar 0,64 persen month-to-month (mtm) dan 2,92 persen year-on-year (yoy).

Secara lebih rinci, inflasi harga bergejolak tercatat sebesar 6,21 persen, yang menjadi salah satu fokus utama pemerintah untuk ditekan. Sementara itu, inflasi harga yang diatur pemerintah berada pada 1,93 persen, dan inflasi inti (core inflation) menunjukkan stabilitas pada angka 2,38 persen. Data ini memberikan gambaran komprehensif mengenai komponen-komponen inflasi yang perlu terus dipantau.

Pemerintah menargetkan inflasi secara keseluruhan dapat tetap terkendali di kisaran 3–5 persen sesuai APBN. Target ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah dinamika global dan domestik. Upaya berkelanjutan melalui koordinasi antarlembaga akan terus dilakukan untuk mencapai target tersebut.

Sumber: AntaraNews