Pemprov Kaltim Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Stabilisasi Harga Jelang Nataru

Pemprov Kaltim gencarkan upaya Stabilisasi Harga Kaltim jelang Nataru. Sinergi lintas sektor diperkuat untuk kendalikan inflasi, jaga pasokan, dan dorong ekonomi daerah. Bagaimana strategi lengkapnya?

Pemprov Kaltim Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Stabilisasi Harga Jelang Nataru

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengambil langkah proaktif dalam Stabilisasi Harga Kaltim menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Langkah ini melibatkan koordinasi intensif dengan berbagai lintas sektor dan lembaga terkait. Tujuannya adalah mengendalikan inflasi daerah, memastikan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Penguatan koordinasi lintas sektor ini menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas harga barang dan pasokan tetap aman di pasaran. Selain itu, upaya ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Kaltim. Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan pentingnya setiap kebijakan pengendalian inflasi dan digitalisasi keuangan daerah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dalam upaya ini, penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kaltim menjadi prioritas. Hal ini harus diimbangi dengan penguatan anggaran agar rencana aksi yang telah disusun bersama dapat terlaksana secara efektif. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang stabil dan kondusif bagi warga Kaltim.

Sinergi Lintas Sektor dan High Level Meeting Kendalikan Harga

Pemerintah Provinsi Kaltim telah menggandeng berbagai pihak dalam upaya Stabilisasi Harga Kaltim menjelang Nataru. Lintas sektor yang terlibat meliputi perwakilan Kemenko Perekonomian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltim. Beberapa di antaranya adalah Danrem 091/ASN, Danlanud Dhomber, Danlanal Balikpapan, Kabinda Kaltim, hingga Polda Kaltim.

Untuk mematangkan strategi ini, Pemprov Kaltim telah menggelar pertemuan tingkat tinggi atau High Level Meeting (HLM) pada Kamis (18/12). HLM ini melibatkan seluruh unsur yang disebutkan di atas, termasuk Kepala Dirjen Perbendaharaan Kaltim, Kepala BPS Kaltim, Kepala Perangkat Daerah Kaltim, perwakilan TPID dari kabupaten/kota, dan kepala dinas terkait. Pertemuan ini mengusung tema “Merajut Sinergi dalam Stabilisasi Harga serta Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Berkelanjutan”.

HLM yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Kaltim ini dilaksanakan di Kantor Bank Indonesia Kaltim, menunjukkan komitmen bersama dalam menghadapi tantangan ekonomi. Penguatan koordinasi ini diharapkan dapat menciptakan langkah-langkah strategis yang terpadu dan efektif. Dengan demikian, fluktuasi harga dapat diminimalisir dan pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga selama periode Nataru.

Strategi TPID dan TP2DD untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim, Budi Widihartanto, memaparkan strategi penguatan TPID dan TP2DD Kaltim dalam HLM tersebut. Penguatan TPID difokuskan pada komoditas yang secara historis menjadi penyumbang inflasi, terutama menjelang hari besar keagamaan. Komoditas tersebut antara lain beras, minyak goreng, daging ayam, cabai rawit, bawang merah, tomat, serta angkutan udara.

Sementara itu, strategi penguatan TP2DD diarahkan pada tiga fokus utama. Pertama, mendorong efektivitas kebijakan TP2DD untuk mendukung kemandirian fiskal dan pencapaian target pembangunan daerah tanpa menambah beban masyarakat. Kedua, optimalisasi pemanfaatan teknologi dan digitalisasi guna memperkuat tata kelola keuangan pemerintah daerah. Ketiga adalah percepatan realisasi serta peningkatan ketepatan sasaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Melalui implementasi strategi TPID dan TP2DD ini, diharapkan Stabilisasi Harga Kaltim dapat tercapai secara optimal. Upaya ini juga bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kaltim. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan dampak positif dari kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Sumber: AntaraNews