PDIP Resmi Pecat Budiman Sudjatmiko Buntut Deklarasi Dukung Prabowo

PDIP memecat Budiman karena mendeklarasikan dukungan pada Prabowo

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menilai tak ada lagi yang perlu dibahas soal pemecatan Budiman.

Budiman mengaku legowo menghadapi pemecatan tersebut.

Dengan berakhirnya masa keanggotaan di PDIP, Budiman siap membuka lembaran baru untuk memulai perjalanan panjang di dunia politik

Sorotan ini terjadi setelah Budiman mengakui dipecat dari PDI Perjuangan.

Pemecatan buntut Budiman mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024.

Budiman Sudjatmiko menyatakan diri mendukung Prabowo Subianto sebagai Bakal Calon Presiden (Bacapres).

Masih belum ada informasi mengenai dalam kapasitas apa Budiman hadir.

Budiman dikenal sebagai aktivis yang getol menentang Orde Baru era Presiden Soeharto.

Sikap Budiman Sudjatmiko yang menolak mundur dari PDIP seusai mendukung bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto dinilai sebagai perilaku pengecut.

Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko memutuskan mendukung Calon Presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Budiman merupakan aktivis yang sempat dipenjara belasan tahun di orde baru.

Mulai dari strategi pelaksanaan di lapangan hingga jaminan agar kebijakan yang dijalankan benar-benar berdampak bagi masyarakat yang membutuhkan.

Program MBG perlu diadakan mengingat masyarakat di daerah masih ada yang kekurangan gizi.

Budiman menjelaskan bahwa banyak anak Indonesia lahir dengan mimpi dan semangat yang besar, namun tidak semua dari mereka memiliki kesempatan yang sama.

BP Taskin RI meluncurkan uji coba sistem pertanian digital di Cirebon, menjanjikan peningkatan produktivitas dan transparansi bagi petani. Simak bagaimana teknologi ini mengubah pertanian!

Ia menegaskan hingga kini tidak ada komunikasi maupun arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait hal tersebut.

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko membantah keras isu reshuffle kabinet yang menyeret namanya.

Sistem ketatanegaraan Indonesia memang tidak mengenal oposisi secara formal. Yang ada adalah partai di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa partainya tidak selalu berorientasi pada kekuasaan.

Deddy menyatakan bahwa PDIP berperan sebagai partai politik yang menjalankan fungsi check and balance di DPR untuk mengawasi pemerintahan.

Publik berhak mengetahui secara jelas apakah PDIP memang memilih menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

PDIP lantas menyentil Partai Golkar yang candu kekuasaan dan selalu berpihak pada penguasa meskipun kalah dalam Pemilu.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan **posisi PDIP sebagai partai penyeimbang** bukan sikap abu-abu, melainkan objektif-proporsional. Simak bagaimana PDIP akan bersikap terhadap pemerintah hingga 2029.