PDIP: Presiden Milik Kita Semua, Tidak Perlu lah Kampanye!
PDIP menilai Presiden Jokowi tidak perlu kampanye meski diizinkan UU Pemilu.
pdip
Said menilai, seharusnya seorang kepala negara tak perlu sampai turun ke arena kampanye meskipun diizinkan UU Pemilu.
PDIP: Presiden Milik Kita Semua, Tidak Perlu lah Kampanye!
Ketua DPP PDIP Said Abdullah angkat suara terkait pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa presiden boleh berkampanye dan berpihak kepada salah satu pasangan calon.
- Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
- PDIP Mengaku Khilaf Pernah Calonkan Gibran Jadi Wali Kota Solo, Singgung Nepotisme Jokowi
- PDIP Gugat Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 ke PTUN
- PDIP Siapkan Tiga Menteri Jokowi untuk Pilgub Jatim, Ini Daftarnya
- Polisi Kerahkan Anjing Pelacak Dalami Kasus Pembunuhan Bocah Terbungkus Karung di Bekasi
- Komisi III DPR soal Pegi Setiawan Bebas: Jangan Lagi Rakyat Jadi Kambing Hitam Polisi
Said menilai, seharusnya seorang kepala negara tak perlu sampai turun ke arena kampanye meskipun diizinkan UU Pemilu.
"Kalau dari semangatnya seyogyanya Bapak Presiden menurut hemat saya tidak perlulah kampanye. Karena presiden apapun alasannya milik kita semua," kata Said, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/1).
"Tapi ketika presisen masuk di arena kampanye memilih salah satu paslon lebih-lebih ada hubungan darah maka tanda kutip masyarakat kebingungan menghadapi presidennya, ini presiden saya presiden kita semua atau bagaimana?" imbuh dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan presiden boleh berkampanye. Presiden, kata Jokowi, boleh juga memihak.
"Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh," ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1).
Namun, dia mengatakan, yang penting tidak menggunakan fasilitas negara. Sebab, pejabat publik yang sekaligus pejabat politik.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujar Jokowi.
"Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik enggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," pungkas dia.
