NasDem Ingin PPATK Buktikan Ucapan soal Transaksi Janggal Bendahara Parpol

PPATK menemukan dugaan transaksi mencurigakan di masa Pemilu 2024

Dengan dibukanya data temuan itu harapannya tidak lagi ada tuduhan-tuduhan.

Tidak hanya meningkat, PPATK juga menemukan transaksi tak sesuai dengan profil dan di luar kebiasaan.

Mahfud memastikan akan mengikuti perkembangan dugaan kasus tersebut dalam kapasitasnya sebagai Menko Polhukam.

KPK menyatakan data tersebut tak bisa sembarangan disampaikan karena masuk dalam kategori data intelijen.

PPATK menemukan transaksi mencurigakan untuk pembiayaan Pemilu 2024. Transaksi ini diduga mengalir ke sejumlah partai politik.

Merespons itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua yang ilegal dicek sesuai aturan hukum.

Ganjar mengatakan, jika benar ada pelanggaran harus segera ditindak.

Dalam demokrasi memang ada biaya, tetapi harus melalui cara-cara yang benar.

Ghufron menyebut akan mendalaminya usai menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Hal-hal seperti itu harus ditindaklanjuti, tidak boleh dibiarkan," kata Cak Imin

Dana itu diduga untuk penggalangan suara pada pemilu 2024.

Selain model tunggal, Nasdem juga mengusulkan skema berjenjang yang membedakan besaran ambang batas di tiap tingkatan.

KPK mengusulkan masa jabatan ketua umum partai politik dibatasi dua periode.

Baik NasDem maupun Gerindra menyatakan mereka baru mendengar isu tersebut dan tidak ada rencana untuk bergabung.

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menjelaskan bahwa Ketua Umum Surya Paloh menawarkan konsep blok politik, bukan merger atau fusi partai, menanggapi isu NasDem dan Gerindra akan merger.

Jubir PSI ungkap isi pembicaraan empat mata dengan Jokowi. Singgung isu upaya pengambilalihan NasDem.

Bestari mengungkapkan, salah faktor yang menyebabkan kader NasDem maupun partai lainnya gabung ke PSI karena faktor Jokowi.

PPATK mencatat pencucian uang global mencapai USD 2 triliun. Laporan masuk mencapai 150 ribu per hari, dengan tantangan baru dari AI.

Langkah agresif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menelusuri dugaan penyalahgunaan pengurusan cukai rokok di Jawa Timur mengungkap praktik "beternak pita cukai" dan jaringan kejahatan ekon

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah membuka kanal pengaduan daring bagi para korban kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI), memfasilitasi proses restitusi dan verifikasi.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan studi banding ke Bidhumas Polda Metro Jaya untuk memperkuat strategi komunikasi publik PPATK di era digital yang dinamis.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kerja sama S&P Law Office dengan PT Karabha Digdaya terkait kasus dugaan suap hakim Pengadilan Negeri Depok, memicu pertanyaan mengenai peran firma hukum dalam kasus tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik jual beli rekening karena berisiko tinggi dan dapat menyeret pemiliknya ke ranah hukum.