Ketua Umum Hanura: Tanpa Partai Kecil, Indonesia Tidak Ada

OSO menekankan bahwa keberpihakan kepada daerah tidak boleh sekadar slogan.

Ajakan itu disampaikan OSO saat meresmikan kantor baru DPP Partai Hanura di Jalan Proklamasi Nomor 81, Jakarta Pusat, Kamis (8/1).

Seruan ini terutama ditujukan bagi generasi muda, perempuan, penyandang disabilitas, serta warga di daerah terpencil.

OSO juga mengungkapkan dalam waktu dekat akan ada pertemuan dengan pimpinan partai politik non parlemen.

Ketua Umum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta Odang, resmi membuka acara Bimbingan Teknis Nasional Hanura yang berlangsung di Hotel Shangri-La, Surabaya.

OSO mengatakan, pengurus Hanura daerah harus bisa menganalisa isu-isu di daerah, khususnya ekonomi masyarakat.

Pembangunan yang merata di seluruh Indonesia akan memberikan kehidupan kepada daerahnya masing-masing di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, OSO dikenal sebagai seteru Prabowo Subianto dalam perebutan kursi ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia periode 2010-201

Sekretaris Jenderal Hanura, Benny Ramdhani, memimpin pembacaan nama-nama pengurus baru.

Menurut dia, partai kecil tidak kalah semangatnya dengan partai-partai besar.

Oesman Sapta Odang (OSO) terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Hanura 2024-2029 secara aklamasi dalam Munas Hanura.

Salah satu agenda Munas ini adalah pemilihan Ketua Umum Partai Hanura Periode 2024-2029.

Wali Kota Palu Hadianto Rasyid telah resmi mengajukan pengunduran diri dari Partai Hanura setelah 16 tahun. Keputusan ini memicu spekulasi akan kepindahannya ke Partai Gerindra.

Klarifikasi disampaikan menyusul beredarnya berbagai narasi, flyer, dan video di media sosial.

Mereka menilai, penerapan PT berpotensi membuat jutaan suara rakyat tidak terwakili di parlemen.

Kegiatan ini diikuti oleh 525 anggota DPRD dari Fraksi Partai Hanura tingkat provinsi dan kabupaten/kota hasil Pemilu 2024.

DPP Hanura melantik pengurus Papua Selatan. Yoseph M Paskalis terpilih sebagai ketua secara aklamasi dan menargetkan kemenangan pada Pemilu 2029.

Anggota DPRD Kota Kupang dari Hanura saat ini sedang ditahan oleh jaksa karena diduga terlibat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran.

Purbaya menepis anggapan bahwa kebijakan tersebut setara dengan program pengampunan pajak atau tax amnesty yang pernah dijalankan pemerintah.

Korban akan terus mendapatkan pelayanan medis hingga proses pemulihan selesai.

Polri akan menyelaraskan berbagai Peraturan Kapolri (Perkap) agar sesuai dengan ketentuan baru.

Penyidik Kejagung telah mempelajari permohonan tersebut bersama keterangan tersangka dan alat bukti telah dikumpulkan.

Menurut Kapolri, penyidik telah menyelesaikan tugasnya setelah melakukan pelimpahan tahap II kepada pihak Kejaksaan.

Dikarenakan enggan memperpanjang masalah, Resa pun tak meladeni permintaan pelaku dan membiarkan pelaku untuk tinggal bersama korban.