Hanura harap Generasi Muda hingga Disabilitas Harus Dapat Pendidikan Pemilu yang Setara

Seruan ini terutama ditujukan bagi generasi muda, perempuan, penyandang disabilitas, serta warga di daerah terpencil.

Partai Hanura menegaskan komitmennya mendorong demokrasi yang lebih inklusif dengan menyerukan seluruh pemangku kepentingan politik agar membuka akses pendidikan Pemilu seluas-luasnya bagi masyarakat. Seruan ini terutama ditujukan bagi generasi muda, perempuan, penyandang disabilitas, serta warga di daerah terpencil.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), saat menutup Rakernas I dan Bimtek 2025 di Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/12) malam.

Dalam sambutannya, OSO menyatakan bahwa Partai Hanura telah memantapkan langkah menuju Pemilu 2029. Seluruh struktur partai dari tingkat provinsi hingga kelurahan dan desa ditargetkan rampung sebelum Desember 2026.

Pembentukan struktur

OSO menjelaskan pembentukan struktur dilakukan secara sistematis.

"Pembentukan dilakukan secara berjenjang," ujarnya saat membacakan hasil keputusan Rakernas.

Ia menambahkan, seluruh jajaran Hanura diperintahkan memenuhi persyaratan peserta Pemilu 2029 melalui verifikasi faktual, penyempurnaan struktur, dan penguatan keanggotaan pada 2026–2027. Setelah struktur solid, pendidikan kader di semua tingkat akan digelar secara berkala.

Rakernas juga menegaskan konsistensi partai dalam menegakkan aturan organisasi. Pengurus tidak aktif akan diberi sanksi, sementara mereka yang mencapai indikator kerja akan menerima penghargaan.

"Saya juga akan melakukan restrukturisasi DPP," tegas mantan Wakil Ketua MPR RI itu.

Demokrasi Inklusif Jadi Fokus, Pendidikan Pemilu untuk Semua Kelompok

Selain agenda internal, OSO menekankan sikap politik Hanura dalam mendukung pemerintah mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan nasional. Ia menegaskan partai akan terus menjaga integritas politik.

Dalam hal keterlibatan rakyat, Hanura menekankan pentingnya peningkatan akses pendidikan politik.

"Partai Hanura mendesak para stakeholder politik di Indonesia untuk melakukan peningkatan akses pendidikan Pemilu bagi rakyat. Khususnya, generasi muda, perempuan, penyandang disabilitas, dan daerah terpencil," tegas OSO.

Menurutnya, demokrasi harus memastikan setiap suara dihargai. Karena itu, Hanura memberi perhatian khusus pada penyempurnaan sistem Pemilu agar representasi politik di seluruh wilayah Indonesia lebih merata.

"Jangan ada lagi 17 juta suara yang hilang. Hanura akan berjuang untuk menjaga kedaulatan suara rakyat," tandasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, pangan, serta energi sebagai landasan kesejahteraan. OSO menegaskan seluruh rekomendasi Rakernas menjadi komitmen kolektif kader Hanura menuju kemenangan di 2029.

"Demi terwujudnya, 'Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera'. Setelah daerah makmur, baru ada Indonesia makmur," ujar Ketua DPD RI periode 2017–2019 itu.

Rocky Gerung, Hanura Dipanggil Sejarah untuk Bangkitkan Hati Nurani Rakyat

Acara penutupan Rakernas turut menghadirkan pengamat politik dan filsuf Rocky Gerung. Dalam pidatonya, Rocky memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan OSO.

"Politik itu tukar tambah argumen. OSO melakukan itu, karena OSO artinya 'Otak Semua Orang'. Dia mengerti semua otak. Otaknya lengkap, otak pemimin, politisi, pengusaha," ujarnya.

Rocky memuji Hanura yang mengundangnya untuk "mengaktifkan" akal sehat kader. Menurutnya, partai politik bertugas melahirkan manusia yang mampu berpikir jernih dan memperjuangkan hati nurani rakyat.

"Anda (kader Hanura) dihukum oleh sejarah dan diminta oleh peradaban, untuk membangkitkan hati nurani rakyat. Karena anda semua memakai nama ini," katanya.

Ia berpesan agar kader Hanura meningkatkan kapasitas diri dan tidak sekadar mengandalkan elektabilitas.

"Diperlukan pemimpin yang punya otak. Pastikan calon pemimpin Hanura lulus etikabilitas, intelektualitas, kemudian elektabilitas," ujarnya.

Rocky juga menyatakan dukungan terhadap konsep pembangunan dari daerah yang diusung Hanura.

"Yang saya senang partai usung tagline yang kuat, yaitu Daerah Berdaya Republik Sejahtera," katanya.

Tidak hanya itu, ia mendukung perjuangan Sekber GKSR soal Parliamentary Threshold 1 persen, bahkan menyatakan lebih setuju bila tanpa ambang batas.

"Itu namanya kesetaraan warga negara. Nggak boleh ada threshold," tegasnya.