Kapan Pidato Prabowo di PBB? Indonesia Tawarkan Solusi Dua Negara, Jadi Role Model Diplomasi Dunia

Dalam Pidato Prabowo di PBB, Presiden RI tawarkan solusi dua negara untuk konflik Palestina-Israel, menegaskan Indonesia sebagai role model diplomasi dunia yang berpegang pada prinsip keadilan.

Pada 23 September 2025, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan pidato penting di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Dalam Sidang Umum ke-80, ia membawa pesan perdamaian yang mendalam, menyoroti krisis kemanusiaan dan konflik berkepanjangan yang melanda dunia saat ini. Pidatonya berfokus pada dukungan terhadap solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan keluar yang adil dan berkelanjutan bagi konflik Palestina-Israel.

Prabowo membuka pidatonya dengan mengingatkan dunia akan sejarah panjang Indonesia yang pernah hidup di bawah penjajahan selama berabad-abad. Pengalaman pahit penindasan ini telah membentuk kesadaran politik dan diplomasi Indonesia. Hal ini menjadikan bangsa Indonesia sangat peka terhadap penderitaan bangsa lain yang tertindas, termasuk rakyat Palestina.

Solidaritas internasional, menurut Prabowo, bukan sekadar retorika, melainkan prinsip yang telah membantu Indonesia di masa lalu. Dengan demikian, Indonesia memahami bahwa keberpihakan terhadap kemerdekaan harus dibarengi strategi diplomasi yang realistis dan bertanggung jawab. Pidato ini bukan hanya pernyataan politik, tetapi refleksi mendalam tentang prinsip moral dan tanggung jawab global.

Sejarah Indonesia dan Solidaritas Global

Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di PBB menggarisbawahi pengalaman historis Indonesia sebagai bangsa terjajah. Ia menekankan bahwa Indonesia pernah mengalami penindasan ekstrem, diperlakukan lebih rendah dari anjing di tanah air sendiri. Pengalaman ini membentuk fondasi kuat bagi kebijakan luar negeri Indonesia yang selalu menentang kolonialisme dan mendukung kemerdekaan.

Kesadaran akan penderitaan di masa lalu menjadikan Indonesia sangat empatik terhadap nasib rakyat Palestina. Selama puluhan tahun, warga Palestina hidup di bawah blokade, kekerasan, dan ketidakadilan. Kondisi ini digambarkan Prabowo sebagai “malapetaka kemanusiaan yang tengah berlangsung di depan mata dunia,” menyerukan komunitas internasional untuk bertindak.

Dukungan dunia melalui PBB juga pernah membantu Indonesia keluar dari jerat kolonialisme dan kemiskinan ekstrem di awal kemerdekaan. Oleh karena itu, Indonesia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan dan bertindak atas nama bangsa-bangsa yang tertindas. Ini adalah bagian dari komitmen Indonesia terhadap perdamaian dan keadilan global.

Tragedi kemanusiaan di Gaza dan Tepi Barat, dengan ribuan korban jiwa termasuk perempuan dan anak-anak, menjadi sorotan utama. Infrastruktur hancur, kelaparan melanda, dan blokade membatasi akses dasar warga sipil. Laporan PBB menyebut lebih dari 50 persen penduduk Gaza hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem, dengan krisis gizi dan kesehatan serius pada anak-anak.

Kerangka Penyelesaian Dua Negara

Prabowo tidak hanya berhenti pada retorika simpati, melainkan menawarkan kerangka penyelesaian konkret yang menuntut tanggung jawab semua pihak. Ia menegaskan bahwa Indonesia akan mendukung pengakuan Israel, namun dengan satu syarat krusial. Syarat tersebut adalah Israel terlebih dahulu harus mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina secara penuh.

Pernyataan ini menandai pendekatan baru dalam diplomasi Indonesia yang mencari titik temu tanpa mengorbankan prinsip keadilan. Solusi dua negara, menurut Presiden Prabowo, adalah jalan damai yang adil dan realistis, bukan sekadar ide lama. Pengakuan negara Palestina adalah langkah moral, sementara jaminan keamanan bagi Israel menunjukkan kesadaran akan kompleksitas geopolitik.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga mengapresiasi negara-negara yang telah menunjukkan dukungan nyata terhadap kemerdekaan Palestina. Ia menyebut Prancis, Kanada, Australia, Inggris, dan Portugal sebagai contoh. Hal ini mencerminkan pentingnya kolaborasi internasional untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah.

Lebih dari itu, pidato ini menegaskan kesiapan Indonesia untuk tidak hanya bersuara, tetapi juga bertindak. Presiden Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia mengirimkan pasukan pengamanan demi menjaga perdamaian, jika diperlukan oleh komunitas internasional. Komitmen ini menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia di PBB tidak berhenti di meja perundingan, melainkan diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan.

Pendekatan Realistis dan Peran Indonesia

Pidato Presiden Prabowo juga menyoroti dampak konflik terhadap masa depan Israel, Palestina, dan kredibilitas PBB itu sendiri. Ia menegaskan bahwa jika komunitas internasional gagal menghentikan kekerasan terhadap warga sipil, lembaga global ini akan kehilangan legitimasi dan wibawanya. “Sejarah tidak akan berhenti jika perang tidak dihentikan,” ucapnya, menekankan urgensi tindakan nyata.

Bagian paling menyentuh dari pidato tersebut adalah penekanan bahwa perdamaian bukan retorika kosong, melainkan kebutuhan mendesak bagi seluruh “keluarga umat manusia.” Dengan menyapa dunia melalui salam lintas agama—Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha—Prabowo menyampaikan pesan universal. Rekonsiliasi Palestina dan Israel adalah bagian dari perjalanan panjang peradaban menuju perdamaian sejati.

Diplomasi Indonesia abad ke-21 memadukan pengalaman historis, prinsip moral, dan strategi realistis. Konsistensi historis Indonesia menolak kolonialisme tetap menjadi landasan. Pendekatan realistis terlihat dalam tawaran solusi dua negara yang menekankan keseimbangan antara hak Palestina untuk merdeka dan hak Israel untuk hidup aman.

Ekspansi peran Indonesia dalam konteks global juga tampak jelas, tidak hanya menyuarakan dukungan politik, tetapi siap berkontribusi langsung melalui pasukan perdamaian dan dukungan kemanusiaan. Dengan pidato ini, Presiden Prabowo Subianto menempatkan Indonesia di garda depan diplomasi dunia. Ini menawarkan model diplomasi yang tegas dalam prinsip, fleksibel dalam strategi, dan bertanggung jawab secara global, menjadikannya role model diplomasi dunia.

Sumber: AntaraNews