Jusuf Kalla: Perdamaian Gaza Wajib Libatkan Masyarakat Lokal

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa inisiatif Dewan Perdamaian Gaza yang digagas Donald Trump harus melibatkan masyarakat lokal Palestina dan Israel untuk mencapai perdamaian berkelanjutan.

Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), menyoroti urgensi pelibatan masyarakat lokal dalam setiap upaya perdamaian, khususnya terkait konflik di Gaza. Pernyataan ini disampaikan JK menanggapi gagasan Dewan Perdamaian untuk Gaza (Board of Peace) yang diinisiasi oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. JK menegaskan bahwa proses perdamaian tidak boleh didominasi oleh negara-negara besar saja, melainkan harus melibatkan langsung warga Palestina dan Israel yang terdampak.

Menurut JK, inisiatif perdamaian yang efektif harus berangkat dari pemahaman mendalam terhadap akar masalah yang ada di tengah masyarakat. Ia mengkritisi kurangnya partisipasi warga setempat dalam proses perdamaian selama ini. Keterlibatan komunitas lokal dianggap krusial untuk memastikan solusi yang relevan dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak.

Pernyataan JK ini disampaikan di Jakarta pada Minggu (25/1), sebagaimana keterangan yang diterima oleh media. Dewan Perdamaian untuk Gaza sendiri diluncurkan pada Kamis (22/1) di sela-sela acara World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss. Presiden RI Prabowo Subianto juga turut menandatangani piagam tersebut, menandakan keikutsertaan Indonesia dalam badan internasional ini.

Pentingnya Partisipasi Komunitas dalam Perdamaian Gaza

Jusuf Kalla secara tegas menyatakan bahwa perdamaian sejati tidak akan tercapai jika hanya diinisiasi oleh negara-negara besar. Ia menekankan bahwa masyarakat lokal adalah pihak yang paling merasakan dampak langsung dari konflik. Oleh karena itu, mereka harus diberikan ruang yang cukup untuk berpartisipasi aktif dalam proses rekonsiliasi dan pembangunan kembali wilayah.

“Kalau ingin memperbaiki kampung orang, tentu orang kampung itu sendiri harus terlibat,” kata JK. Ia menambahkan, “Jangan sampai yang berdamai justru tidak melibatkan masyarakat yang terdampak langsung.” Pandangan ini menggarisbawahi pentingnya perspektif dari bawah ke atas dalam membangun solusi damai yang diterima semua pihak.

Keterlibatan masyarakat lokal juga menjadi kunci untuk memahami kompleksitas dan nuansa konflik yang mungkin tidak terlihat dari sudut pandang eksternal. Tanpa pemahaman ini, upaya perdamaian berisiko menjadi solusi sementara yang tidak menyentuh inti permasalahan.

Dorongan Indonesia untuk Perdamaian Gaza Inklusif

Menanggapi gagasan Dewan Perdamaian untuk Gaza yang diinisiasi oleh Donald Trump, JK menyebut bahwa Indonesia memiliki peran penting untuk mendorong inisiatif tersebut agar tidak bersifat elitis. Indonesia harus memastikan bahwa suara masyarakat setempat tidak terpinggirkan dalam diskusi tingkat tinggi.

“Indonesia perlu mendorong keterlibatan masyarakat setempat,” ujar JK. Ia melanjutkan, “Jangan hanya negara-negara besar yang menentukan, tetapi juga warga di wilayah konflik harus dilibatkan dalam membangun dan mendamaikan negaranya sendiri.” Ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap pendekatan perdamaian yang lebih merata.

Keikutsertaan Indonesia, yang ditandai dengan penandatanganan piagam oleh Presiden Prabowo Subianto, memberikan kesempatan bagi Jakarta untuk menyuarakan prinsip inklusivitas ini. Peran Indonesia diharapkan dapat menjadi jembatan antara inisiatif global dan kebutuhan lokal di Gaza.

JK menegaskan bahwa tanpa partisipasi aktif dari masyarakat lokal, proses perdamaian akan sulit untuk berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan jangka panjang sangat bergantung pada penerimaan dan kepemilikan solusi perdamaian oleh mereka yang paling terdampak.

Sumber: AntaraNews