JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

MK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan soal Masalah Pemilu, Harus Jalankan Fungsi Konstitusional seperti Hak Angket

Jusuf Kalla (JK) sempat membenarkan pertemuannya dengan Hasto.

JK mengingatkan, pemenang pilpres harus mendapat kepercayaan penuh masyarakat.

JK menilai Pemilu 2024 ini diatur oleh minoritas artinya orang yang mampu, orang pemerintahan

JK menyebut, presidential Threshold (PT) atau ambang batas seharusnya tidak 20%.

JK mengungkapkan cara terbaik untuk melawan kecurangan

Jusuf Kalla atau JK menduga ada pengkondisian suara rakyat bila melihat hasil pemilu 2024.

Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.

JK mendorong adanya suatu perubahan jika terus dibiarkan maka akan berdampak negatif pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

JK meminta agar tidak ada keraguan terkait hak angket ini. Menurutnya mekanisme hak angket sudah mempunyai jalurnya.

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Hasil dari hak angket dapat memberikan sanksi pemakzulan untuk presiden.

Palang Merah Indonesia (PMI) bersiap menghadapi ancaman El Nino dengan menyiagakan 200 mobil tangki air untuk kekeringan, sekaligus menggalakkan pencegahan kebakaran dan donor darah.

JK menyoroti peran strategis masjid dalam membangun kemajuan umat. Ia mengemukakan konsep bahwa masjid harus 'dimakmurkan dan memakmurkan'.

Kedatangan Kalla disambut langsung oleh Presiden Prabowo dengan hangat.

Pertemuan yang berlangsung hampir satu jam tersebut turut dihadiri Solichin Kalla selaku CEO Kalla Group.

Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya mengatakan, permintaan pertemuan tersebut disampaikan JK beberapa hari lalu.

JK mengungkap karakter perang modern yang kini beralih kiblat. Dari perang konvensional berubah menjadi perang berbasis teknologi.

Tokoh masyarakat Kaltim, Harbiansyah Hanafiah, mendesak anggota dewan konsisten mengawal usulan Hak Angket Kinerja Gubernur Kaltim demi menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Sejumlah tokoh senior Kalimantan Timur yang tergabung dalam MPKT harapkan audiensi dengan Presiden Prabowo Subianto untuk sampaikan keprihatinan tata kelola pemerintahan Kaltim.

Polresta Pati menetapkan dua orang sebagai tersangka dugaan blokade Jalan Pantura Pati-Juwana yang memicu kemacetan parah, dengan ancaman hukuman berat menanti mereka.

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar memimpin jalannya rapat paripurna yang menyetujui pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket pengawasan haji 2024.

Soal hak angket, Ganjar menyerahkan masalah itu ke partai politik dan anggota DPR RI.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menambahkan, digulirkannya hak angket tersebut karena ingin meluruskan proses demokrasi.