Isu Keretakan Hubungan PDIP dan Jokowi Berbahaya dan Berdampak ke Publik
Gangguan politik ini menimbulkan tantangan besar, terutama dengan adanya kampanye presiden yang akan datang pada bulan November dan pemilihan selanjutnya.
Gangguan politik ini menimbulkan tantangan besar, terutama dengan adanya kampanye presiden yang akan datang pada bulan November dan pemilihan selanjutnya.
Pengamat Politik Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) Vishnu Juwono menyuarakan kekhawatiran konflik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Presiden Joko Widodo semakin membesar dan berdampak ke publik. Isu keretakan itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto.
PDIP merasa ditinggalkan setelah Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden bersama calon presiden Prabowo Subianto.
PDIP berada di jalur lain, mengusung mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden 2024.
Hasto menyinggung ‘tersanderanya’ para pemimpin partai oleh tindakan pemerintah sehingga terpaksa mendukung Prabowo dan Gibran. Menurut Vishnu, isu yang diungkap Hasto telah membahayakan stabilitas politik pemerintah.
PDIP memiliki jumlah kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan memiliki representasi yang terbesar di kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo.
Situasi ini menempatkan para menteri PDIP dalam posisi sulit, dilema antara kewajiban mereka sebagai menteri yang wajib setia kepada Presiden dan peran mereka sebagai kader PDIP yang mewakili partai di dalam kabinet.
“Gangguan politik ini menimbulkan tantangan besar, terutama dengan adanya kampanye presiden yang akan datang pada bulan November dan pemilihan selanjutnya. Oleh karena itu, menjaga suasana politik yang kondusif sangat penting bagi kontes politik 2024, yang meliputi pemilihan Presiden, pemilihan umum nasional dan pemilihan kepala daerah,” ujar Vishnu.
Vishnu menilai perlu kedewasaan politik di kalangan elite negara untuk memelihara lingkungan politik yang damai. PDIP dan Presiden Jokowi perlu mencari solusi bersama untuk mengelola pemerintah secara kolaboratif dan memastikan jalannya pemilu mendatang yang transparan, adil, dan bebas dari korupsi.
“Pentingnya menemukan titik temu untuk mengatasi konflik terbuka ini, menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik sambil menjunjung tinggi integritas proses pemilihan yang akan datang,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, PDI Perjuangan merasakan suasana sedih dan luka hati yang perih karena telah ditinggalkan Presiden Jokowi. Karena putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka memutuskan menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Hasto mengatakan, PDIP mencintai Jokowi dan keluarga. Sampai memberikan privilese yang besar. Namun, kini PDIP ditinggalkan oleh Jokowi karena permintaan yang melanggar konstitusi.
ujar Hasto dalam keterangannya, Minggu (26/10).
PDIP tak mungkin memanggil Presiden Jokowi terkait masalah Kaesang.
Baca SelengkapnyaNamun pemberian partai berlambang banteng itu ditinggalkan Jokowi dan keluarga.
Baca SelengkapnyaPengamat memperkirakan para menteri dari PDIP dalam dilema sebagai anggota kabinet dan kader partai.
Baca Selengkapnya"Ini de Javu gitu pengulangan pada 2014 ketika pak Jokowi dikeroyok oleh partai politik koalisi besar melawan koalisi kecil gitu,"
Baca SelengkapnyaHal ini disampaikan usai bertemu dengan Relawan Seknas Jokowi di Markasnya, Jakarta.
Baca SelengkapnyaBukan cuma SBY, sang putra sulung, AHY juga absen mendengarkan pidato tahunan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaKetum PAN mengaku jika partainya lapor ke Presiden Jokowi soal langkah politik yang akan diambil di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaSBY bertemu Presiden Jokowi membahas terkait politik kebangsaan dan politik kenegaraan.
Baca SelengkapnyaPrabowo mengaku menjadi saksi bahwa Jokowi selalu bersikap membela rakyat Indonesia, terutama rakyat kecil.
Baca Selengkapnya