Gerindra Ungkap Alasan Gusti Bhre Mundur dari Pilkada Solo, Restu Keluarga hingga Minim Pengalaman

Partai Gelora menyatakan mundur dari KIM Plus yang mengusung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Respati Ardi-Astrid.

Kedatangan Gusti Bhre ke KPU juga mendapatkan sambutan hangat dari para relawan.

Sebagai pengganti Gusti Bhre, telah ditunjuk Respati Ardi yang akan berpasangan dengan Astrid Widayani.

Keputusan Bima Arya mundur sudah menjadi keputusan kolektif pimpinan partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Pertemuan dengan putra bungsu Presiden Jokowi ini untuk membahas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Solo 2024.

Kaesang menyerahkan rekomendasi dalam bentuk jersey putih bergambar logo PSI di bagian depan dan tulisan Surakarta 1

Suharasono merasa DPRD Solo tidak punya kewenangan menyetujui mundurnya seorang wali kota

Dia melihat ada konflik kepentingan yang akan mengarah ke Kaesang bila Gibran masih menjadi wali kota.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, angkat bicara soal Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri dari Wali Kota Solo.

Sekda Solo Ungkap Opsi jika Gibran Tidak Mundur: Jabatan Wali Kota Solo Gugur saat Pelantikan Wapres

Proses pengunduran diri kepala daerah membutuhkan waktu 20 hari.

DPC Partai Gerindra Kota Solo menyatakan akan memberikan kesempatan kepada KGPAA Mangkunegara X (Gusti Bhre).

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Mangkunegara X Bhre Cakrahutomo Wira Sudjiwo memutuskan mundur dari kontestasi Pilkada Solo 2024.

Ardianto mengaku belum mengetahui penyebab batalnya KGPAA Mangkunegara X batal mengikuti Pilkada Solo.

Konsolidasi Relawan Bang Ara dan Stefanus Gusma deklarasikan dukungan Gus Bhre sebagai Walikota Solo.

Meski belum menyampaikan sikapnya secara gamblang, namun ada isyarat dari Gusti Bhre untuk menerima pinangan 6 parpol.

Beberapa partai politik juga telah menyatakan dukungan ke Ahmad Luthfi yaitu Gerindra dan PAN.

Ketua Harian DPP Gerindra itu juga menyatakan partainya mendukung keputusan MK tersebut.

Dasco menilai kritik disampaikan kader PDI Perjuangan selama ini juga selalu bersifat membangun.

Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menindak tegas pejabat yang terindikasi menyelewengkan uang rakyat, menegaskan tidak ada toleransi meski ada kedekatan pribadi.

Pimpinan sidang etik, Fikrah Auliurrahman membacakan putusan dan menyatakan memberi teguran keras dan terakhir pada Ahmad Syahri.

Ahmad Syahri tiba ruang sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra, di DPP Gerindra, Jakarta Selatan, didampingi Ketua DPC Gerindra Jember Ahmad Halim.

Menurut Habiburokhman, pemanggilan Syahri dilakukan untuk disidang karena sudah melanggar kode etik.