Gerindra Bela Prabowo: Makin Isu HAM Dipolitisasi, Muncul Sikap Antipati Publik

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pemimpin tidak boleh memiliki rekam jejak pelanggaran HAM.

TKN membela Prabowo yang diserang isu pelanggaran HAM oleh Ganjar saat debat Capres.

Eks Ketua Komnas HAM mengatakan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu bukan isu lima tahunan yang kerap muncul ketika Pemilu.

Taufan menilai belum ada jawaban atau penjelasan yang tegas dari capres Prabowo Subianto. Terutama untuk mendorong peradilan HAM atas kejadian masa lalu.

Ganjar mengaku tak puas dengan jawaban Prabowo mengenai komitmennya menyelesaikan kasus HAM masa lalu.

Timses menduga memang ada maksud dari capres lain untuk menyerang Prabowo.

Ganjar Pranowo dengan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terlihat berdebat panas saat membahas pelanggaran HAM.

Saat Ganjar melemparkan pertanyaan, mendadak Prabowo mengusap keringatnya di wajahnya.

Ganjar tidak puas dengan jawaban Prabowo, karena tidak menjawab dua pertanyaan.

Wiranto Heran dengan Isu Pelanggaran HAM yang Kerap Dimunculkan Jelang Pilpers

Megawati Soekarnoputri telah mengetahui hal itu sehingga ia berani menjadikan Prabowo sebagai cawapresnya.

Menurut Gerindra, Prabowo tidak memiliki kaitan dengan kasus pelanggaran HAM.

Wali Kota Palu Hadianto Rasyid telah resmi mengajukan pengunduran diri dari Partai Hanura setelah 16 tahun. Keputusan ini memicu spekulasi akan kepindahannya ke Partai Gerindra.

Prasetyo menegaskan, DPP Gerindra wanti-wanti kepada kader yang memiliki SPPG agar wajib menjaga kualitas sebagaimana standar yang sudah ditetapkan.

Yang menjadi perhatian utama bukanlah identitas pemilik atau afiliasi politik pengelola SPPG, melainkan kepatuhan terhadap aturan.

Megawati sebelumnya menghadiri upacara Hari Kesaktian Pancasila bareng Prabowo. Sementara itu. Dino sebelumnya mengkritik Prabowo terlalu sering ke luar negeri.

Ketua Harian DPP Gerindra itu juga menyatakan partainya mendukung keputusan MK tersebut.

Dasco menilai kritik disampaikan kader PDI Perjuangan selama ini juga selalu bersifat membangun.

Kemenham Jabar serius mengawal pemenuhan hak YNT, korban dugaan penyekapan dan kekerasan, yang kini dirawat intensif di RS Hasan Sadikin. Simak upaya negara memastikan perlindungan korban.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menegaskan komitmen negara dalam Perlindungan HAM, menekankan pentingnya tindakan nyata dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat untuk menjaga harkat dan martabat manusia.

DPD RI menegaskan Kekuatan Hukum Adat Papua sangat kokoh, didukung konstitusi dan UU Otonomi Khusus, memastikan hak-hak masyarakat adat terlindungi dan diakui negara.

Komisi XIII DPR RI menegaskan Revisi UU HAM bertujuan memperkuat perlindungan hak asasi manusia bagi rakyat, menepis anggapan perebutan kewenangan antarlembaga. Bagaimana DPR akan melibatkan publik?

Anggota Komisi XIII DPR RI akan meninjau langsung **Sistem Pengamanan Lapas Palangka Raya** menyusul insiden meninggalnya warga binaan, Anton Kurniawan. Kunjungan ini untuk memastikan hak-hak warga binaan dan adaptasi regulasi baru.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menegaskan aspirasi masyarakat Papua menjadi bagian krusial dalam draf Revisi UU HAM, yang ditargetkan rampung pada 2026.