Dua Calon Wakil Gubernur Sumbar Tak Bisa Mencoblos, Terungkap Ini Penyebabnya

Komisi Pemilihan Umum (KPU) di sejumlah daerah melakukan penetapan pasangan pemenang Pilkada 2024.

KPU Sumbar akan menetapkan keduanya sebagai pemenang pilkada pada Kamis, 9 Januari 2025.

Pasangan Mahyeldi-Vasko Ruseimy diusung oleh lima partai, yakni Gerindra, PKS, Demokrat, PBB, dan Perindo.

Mengacu quick count atau hasil hitung cepat Voxpol Center, pasangan Mahyeldi - Vasco meraih 77,99 persen suara, sementara Epyardi - Ekos 22,01 persen.

Pada Pilkada serentak, Rabu (27/11) terdapat 10.846 TPS di Provinsi Sumatera Barat dari 19 kabupaten dan kota.

Voxpol Center Research & Consulting menggelar quick count Pilkada Sumatera Barat.

Edy menjelaskan wakilnya dalam kontestasi Pilkada Sumut itu tak sempat mengurus pindah domisili ke Kota Medan.

Alasannya, karena Suswono tidak bisa menggunakan hak pilih di Pilkada Jakarta 2024.

Pasangan tersebut diantar oleh partai politik pengusung dan para pendukung dari kedua pasangan calon.

KPU Sumbar menetapkan dua paslon sebagai peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat

Pasangan Epyardi Asda dan Ekos Albar didukung partai PDIP, PAN, Golkar, NasDem. Gelora, Buruh dan Garuda.

DPW PKS Sumbar sebelumnya mengajukan empat nama sebagai bakal calon pendamping Mahyeldi.

Agusnadi sempat dilarikan warga ke Rumah Sakit Meuraxa Banda Aceh, namun nyawa tak tertolong.

Airin sempat menyinggung hasil kerja keras bersama para relawan TKD Banten, mampu menghantarkan pasangan Prabowo-Gibran unggul di Banten.

Meski tanpa bilik suara, petugas pengawas dan pengawal tetap bekerja membantu lancarnya pemungutas suara di sana.

Dharma mengaku bersyukur bisa terlibat dalam menyalurkan hak suara.

Setelah mencoblos, Khofifah mengaku akan mengunjungi tim data center untuk memantau jalannya Pilkada di Jatim.

AHY berharap hasil Pilkada ini mampu menghadirkan pemimpin-pemimpin daerah yang dapat merealisasikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencetak 'hattrick' dalam penindakan dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah di Jawa Tengah selama tiga bulan pertama tahun 2026, memicu kekhawatiran serius terhadap integritas demokrasi di wilayah tersebut.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan mengapa program unggulan RT Berkelas belum bergulir, terkait penyesuaian regulasi dan usulan warga untuk memastikan tepat sasaran.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp12 miliar. Publik menantikan detail perkara yang menjeratnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang dalam kasus Sugiri Sancoko, termasuk dugaan peran Ketua KONI Ponorogo sebagai pemodal Pilkada 2024 yang belum melunasi utang Rp26 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita dokumen krusial dari tiga lokasi di Lampung Tengah, memperkuat penyidikan kasus dugaan suap proyek yang melibatkan mantan Bupati AW dan mengungkap modus pematokan fee proyek.