DPRD Jabar Resmi Buka Masa Sidang 2026, Perubahan AKD Ditetapkan

Masa persidangan II DPRD Jabar 2025-2026 resmi dibuka, ditandai penetapan Perubahan AKD DPRD Jabar. Simak detail penyesuaian keanggotaan komisi dan badan di sini.

Masa persidangan II tahun sidang 2025-2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat telah resmi dibuka pada Senin, 6 Januari 2026, di Gedung DPRD Jabar, Bandung. Pembukaan ini berbarengan dengan penetapan Perubahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Jawa Barat untuk tahun 2026. Keputusan penting ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas kinerja legislatif.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Goena, menandai dimulainya periode kerja baru bagi para wakil rakyat. Seluruh pimpinan dan anggota DPRD diharapkan dapat menjalankan tugas dengan lancar serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Penyesuaian keanggotaan AKD ini menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan dan legislasi.

Penetapan Perubahan AKD DPRD Jabar ini merupakan tindak lanjut dari usulan fraksi-fraksi yang telah disampaikan sebelumnya kepada pimpinan dewan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap komisi dan badan memiliki komposisi anggota yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika kerja legislatif. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat semakin meningkat.

Pembukaan Masa Persidangan dan Harapan Pimpinan DPRD Jabar

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Goena, secara resmi memimpin rapat paripurna pembukaan masa persidangan II tahun sidang 2025-2026. Dalam sambutannya, Buky menyampaikan harapannya agar seluruh proses kerja dewan berjalan lancar dan produktif. "Dengan telah resmi dibukanya masa persidangan II tahun sidang 2025-2026. Semoga kita selalu diberikan kesehatan serta diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas. Dan seluruh pimpinan dan anggota DPRD dapat lebih meningkatkan produktivitas kinerja yang memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Buky di Gedung DPRD Jabar, Bandung.

Buky menekankan pentingnya peningkatan produktivitas kinerja yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Barat. Pembukaan masa persidangan ini menjadi momentum bagi DPRD Jabar untuk kembali fokus pada agenda legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Harapan ini mencerminkan komitmen dewan untuk melayani konstituen secara optimal.

Proses Penetapan Perubahan AKD DPRD Jabar

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, memimpin jalannya paripurna penetapan Perubahan AKD DPRD Jabar tahun 2026. Sebelumnya, pimpinan DPRD Jawa Barat telah mengirimkan surat bernomor 3708/TU.04/DPRD pada 24 Desember 2025 kepada fraksi-fraksi terkait usulan perubahan keanggotaan AKD. Surat ini menjadi dasar bagi fraksi untuk mengajukan penyesuaian anggotanya.

"Berdasarkan hal tersebut, kami telah menerima surat dari fraksi-fraksi DPRD Jawa Barat perihal usulan perubahan AKD, dan dengan telah disetujuinya rancangan keputusan DPRD tentang Penetapan AKD. Maka AKD DPRD Jawa Barat resmi berubah," kata Iwan. Iwan Suryawan berharap bahwa setelah perubahan AKD, diharapkan ke depannya DPRD Jawa Barat dapat lebih efektif dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi DPRD Jawa Barat serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Detail Perubahan Anggota AKD DPRD Jabar Tahun 2026

Perubahan keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Jawa Barat tahun 2026 melibatkan beberapa fraksi, sementara beberapa fraksi lainnya tidak mengalami penyesuaian. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Fraksi Nasdem dilaporkan tidak mengalami perubahan dalam komposisi AKD mereka.

Berikut adalah rincian Perubahan AKD DPRD Jabar untuk fraksi yang mengalami penyesuaian:

Sumber: AntaraNews