Cak Imin Ingatkan Jokowi Supaya Aparat Negara Netral di Pemilu 2024
Cak Imin juga meminta masyarakat pro aktif untuk memantau aparat negara dalam pemilu.
cak imin
Cak Imin juga meminta masyarakat pro aktif untuk memantau aparat negara dalam pemilu.
Cak Imin Ingatkan Jokowi Supaya Aparat Negara Netral di Pemilu 2024
Bakal Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk memegang komitmen tidak menggunakan aparat untuk membantu pemenangan salah satu pasangan calon presiden di Pilpres 2024. Cak Imin meminta netralitas aparat Polri, TNI dan sipil.
- Hari Bhakti Adhyaksa ke-63, Jokowi: Jangan Ada Lagi Aparat Kejaksaan Permainkan Hukum
- Sinyal Projo Dukung Gibran jadi Cawapres
- Balihonya Dicopot jelang Kedatangan Jokowi ke Bali, Ganjar Singgung Netralitas Aparatur Negara
- Begini Isi Arahan Jokowi ke Panglima TNI Agus Subiyanto
- Pemudik Diprediksi Mencapai 193,6 Juta, Setara Jumlah Populasi Beberapa Negara Eropa
- Sikapi Dampak Konflik Timur Tengah, Masyarakat Diminta Percaya pada Pemerintah: Jangan Percaya Hoaks
"Saya mengharap komitmen presiden ini menjadi tekad yang dikerjakan oleh semua lapisan aparatur, baik itu sipil, polri dan TNI, untuk bersikap netral," kata politikus yang akrab disapa Cak Imin di kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (3/11).
Ketua umum PKB ini memegang komitmen Jokowi yang diperlihatkan dengan mengundang tiga calon presiden makan siang ke Istana pada awal pekan ini. Cak Imin menangkap ada niat baik dari mantan gubernur DKI Jakarta itu.
"Soal netralitas presiden, jadi saya melihat pertemuan presiden dengan tiga kandidat itu adalah niat baik presiden untuk betul-betul akan netral. Itu yang kami tangkap. Sehingga kepada semua pihak bisa dijadikan pegangan, kan kita tahu selama ini belum pernah mengundang tiga capres secara bersamaan," katanya.
Selain itu, Cak Imin juga meminta masyarakat pro aktif untuk memantau aparat negara dalam pemilu. Kontrol masyarakat dinilai penting supaya aparat netral.
"Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk proaktif mengontrol agar tidak terjadi keberpihakan dan kemanfaatan aparatur dalam keadilan pelaksanaan pemilihan umum," jelasnya.
"Dan tentu, lagi-lagi kontrol masyarakat menjadi sangat penting. Dan saya yakin kalau ada pelanggaran dan langsung disampaikan ke publik, akan mendapat respons dari presiden secara positif," tutup Cak Imin.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mewanti-wanti potensi kecurangan Pemilu 2024. Ia mengatakan, potensi aparat tidak netral bisa terjadi karena munculnya 'politik kekeluargaan'.Apa yang dikhawatirkan Jazilul bukan tanpa alasan. Karena putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
"Mengawasi netralitas perjalanan pemilu, itu yg seringkali terjadi kecurangan kan di desa-desa di daerah tertinggal pelosok, jadi kita ingin pemilu ini aman tertib damai netral kenapa saya harus sampaikan begitu, karena memang ada semacam muncul politik kekeluargaan," katanya di kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (3/11).
Jazilul mengatakan, kekuasaan memiliki efek luar biasa. Tanpa perlu ada yang menggerakkan, bisa langsung bergerak. Wakil ketua MPR ini menyindir ketika Presiden Joko Widodo di Bali, baliho calon presiden ada yang diturunkan.
"Kekuasaan itu yang saya tahu itu luar biasa efeknya, tanpa harus dikatakan itu semua bergerak, sangking berwibawanya seorang atau top Indonesia itu, orang lewat aja minggir pak. Dia lewat itu baliho bisa pindah, iya," ujarnya.
Maka itu, pada 1999 ada gerakan moral anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masyarakat ketika itu menginginkan Indonesia bebas KKN. Tetapi benih-benih itu muncul kembali hari-hari ini.
"Maka korupsi, kolusi, nepotisme tidak boleh ada di muka bumi Indonesia, kan begitu tahun 99. Hari ini akar-akar menuju itu mulai muncul," kata Jazilul.
