Bamsoet Dukung Prabowo untuk Penataan Sistem Politik, Soroti Pemilu Berbiaya Tinggi

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo mendukung wacana Presiden Prabowo Subianto terkait Penataan Sistem Politik, khususnya dalam mengatasi pemilu berbiaya tinggi yang transaksional.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Bambang Soesatyo, menyatakan dukungannya terhadap wacana Presiden Prabowo Subianto mengenai penataan ulang sistem politik. Wacana ini secara khusus menyoroti kebutuhan untuk mengubah sistem pemilu yang saat ini dianggap berbiaya tinggi dan cenderung transaksional menjadi lebih substansial.

Pernyataan dukungan dari Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, disampaikan kepada wartawan di Jakarta pada hari Minggu, 15 Februari 2026. Ia merujuk pada beberapa kesempatan di mana Presiden Prabowo menekankan pentingnya reformasi sistem politik demi efisiensi dan integritas.

Inisiatif penataan ulang sistem politik ini muncul sebagai respons terhadap isu maraknya kasus korupsi yang sering dikaitkan dengan tingginya biaya penyelenggaraan pemilu. Proses reformasi ini diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan tidak membebani anggaran negara.

Mendalami Dukungan Bamsoet terhadap Wacana Penataan Sistem Politik

Bambang Soesatyo menegaskan bahwa penataan ulang sistem politik adalah langkah krusial untuk mengatasi dampak negatif dari pemilu berbiaya tinggi. Menurutnya, sistem pemilu yang ada saat ini terlalu transaksional dan brutal, sehingga memerlukan perbaikan mendasar.

Bamsoet juga menyoroti bahwa tingginya biaya pemilu telah menjadi pemicu berbagai kasus korupsi di berbagai daerah. Oleh karena itu, reformasi sistem politik diharapkan dapat memutus mata rantai korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

Lebih lanjut, Bamsoet menjelaskan bahwa penataan ulang sistem politik ini sepenuhnya diperkenankan oleh Undang-Undang. Proses pembahasannya akan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan pemerintah. Hal ini menunjukkan komitmen untuk melakukan perubahan secara konstitusional dan kolaboratif.

Visi Presiden Prabowo untuk Pemilu yang Lebih Efisien

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali menekankan urgensi penataan ulang sistem politik demi efisiensi anggaran negara. Beliau menyampaikan pandangannya ini dalam sambutan pada acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 12 Desember 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengakui bahwa demokrasi yang dijalankan saat ini memiliki beberapa aspek yang perlu diperbaiki bersama. Ia secara terbuka menyatakan bahwa sistem pemilu yang berlaku mungkin terlalu mahal dan membebani.

Presiden Prabowo juga mengajak seluruh ketua umum dan pimpinan partai politik untuk mencari solusi bersama. Beliau menyoroti bagaimana negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India memiliki sistem pemilu yang lebih efisien, tidak menghabiskan puluhan triliun rupiah hanya dalam satu atau dua hari.

Perbandingan dengan negara lain ini menjadi argumen kuat bagi Presiden Prabowo untuk mendorong perubahan. Tujuannya adalah menciptakan sistem pemilu yang tidak hanya substansial dalam menghasilkan pemimpin berkualitas, tetapi juga efisien dalam penggunaan sumber daya.

Langkah Selanjutnya dalam Reformasi Sistem Politik

Wacana penataan sistem politik ini akan menjadi agenda penting yang dibahas di tingkat legislatif dan eksekutif. Kolaborasi antara DPR dan pemerintah menjadi kunci untuk merumuskan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung reformasi ini.

Tujuan utama dari reformasi ini adalah menciptakan sistem pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik transaksional. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi potensi korupsi dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Meskipun tantangan dalam menata ulang sistem politik tidaklah ringan, dukungan dari berbagai pihak, termasuk tokoh seperti Bambang Soesatyo, menunjukkan adanya momentum positif. Diskusi mendalam dan komitmen politik yang kuat akan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pemilu yang lebih baik di masa depan.

Sumber: AntaraNews