Anies-Imin dan Ganjar-Mahfud Minta Pemilu Diulang, Ini Reaksi Tim Hukum Prabowo

Oleh sebab itu, Gayus meminta agar KPU tidak terburu-buru untuk menetapkan pasangan calon nomor urut 2.

Bawaslu siap menjalankan putusan MK mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Tim Hukum pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD resmi menyerahkan kesimpulan Sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Tim Hukum pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD resmi menyerahkan kesimpulan Sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Tim Hukum AMIN menilai Prabowo-Gibran tidak dapat ditetapkan sebagai calon presiden-wakil presiden apabila gugatan sengketa Pilpres 2024 dikabulkan MK.

Kata Ari, Pilpres 2024 mesti diulang supaya tidak membahayakan konstitusi di masa yang akan datang.

"Sedang berlangsung saat ini di Mahkamah Konstitusi hendaknya menjadi jalan dalam menyempurnakan demokrasi di Indonesia," kata Puan

Sidang lanjutan gugatan Pilpres 2024 kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu, 3 April 2024.

Sebelumnya Tim Hukum AMIN meminta Hakim MK untuk menghadirkan 4 menteri Jokowi sebagai saksi sengketa Pilpres

Otto menilai apabila telah terjadi kecurangan dalam konteks Pemilu sudah selayaknya dibahas di luar forum PHPU.

Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis tidak sepakat dengan pernyataan Tim Pembela Prabowo-Gibran

Jadwal juga dilakukan pada siang hari agar termohon dan pihak terkait memiliki waktu yang cukup untuk melakukan persiapan.

Dia menyebut gejolak demo seperti saat Agustus 2025 terjadi karena sejumlah persoalan yang meresahkan masyarakat tak kunjung selesai.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menegaskan **kejujuran advokat** adalah fondasi utama dalam profesi hukum. Hal ini krusial untuk melindungi klien dan memastikan keadilan di Indonesia.

Wakil Menko Otto Hasibuan menegaskan KUHP dan KUHAP Baru mengakhiri dominasi hukum kolonial yang telah berlaku lebih dari seabad. Simak bagaimana perubahan paradigma ini membentuk sistem pidana nasional yang lebih modern dan berkeadilan.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan mengapresiasi peran aktif Pengawasan DPR RI terhadap kasus kontroversial yang menarik perhatian publik.

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) menyalurkan **bantuan jembatan gantung** di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, sebagai wujud komitmen sosial dan dukungan infrastruktur vital yang sangat dinantikan masyarakat.

Wakil Menteri Koordinator Otto Hasibuan meminta publik menaruh kepercayaan pada penegakan hukum kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus, menegaskan komitmen Presiden Prabowo dan proses hukum yang berjalan.

Deddy Sitorus mengatakan banyaknya anggaran yang tidak penting bukti kurangnya pengawasan dari Kemendagri.

"Bahwa pemilihan suara ulang berdampak pada ketidakpercayaan rakyat "

Tito meminta pada KPU dan Bawaslu serta KPUD, agar tidak mengajukan anggaran APBD untuk PSU dengan nominal yang tinggi.

Untuk itu dia berharap agar penyelenggaran Pemilu lebih berkomitmen lagi agar pemilu berjalan lancer.

Deddy Sitorus menyoroti dana pemungutan suara ulang (PSU) yang direncanakan menggunakan dana dari provinsi dengan APBD

Survei Indikator: 68,6 Persen Publik Tak Setuju Pilpres 2024 Diulang Tanpa Prabowo-Gibran