Airlangga Hartarto Mundur, Agung Laksono Ungkap Sederet Kader Layak Jadi Ketum Golkar

Calon yang maju di Pilkada itu sudah disampaikan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita.

Menteri Bahlil dan Agus Gumiwang sama-sama kompak membantah Presiden Jokowi cawe-cawe di internal Golkar

Partai Golkar saat ini sedang melakukan persiapan Munas untuk memilih ketua umum definitif, usai Airlangga mundur dari jabatannya.

Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) sejak 10 Agustus 2024.

Agus Gumiwang mengatakan, penunjukkan dirinya sebagai Plt ketua umum Partai Golkar dilakukan secara musyawarah mufakat.

Keputusan itu diambil secara musyawarah mufakat oleh para peserta rapat yang terdiri dari seluruh perwakilan DPD Partai Golkar seluruh Indonesia.

AGK mengatakan, penunjukkan dirinya sebagai PLT ketua umum Partai Golkar dilkukan secara musyawarah mufakat.

Penentuan siapa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan Partai Golkar akan ditentukan di Musyawarah Nasional (Munas) ke-11.

Keputusan itu diambil secara musyawarah mufakat oleh para peserta rapat yang terdiri dari seluruh perwakilan DPD Partai Golkar seluruh Indonesia.

Agus Gumiwang hingga Bamsoet masuk dalam radar Plt Ketua Umum Golkar.

Agus Gumiwang mengenakan jas Partai Golkar berwarna kuning.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan Airlangga Hartarto akan tetap menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di kabinet Indonesia Maju.

Hal itu diketahui Hasto dari informasi seorang mantan menteri

Mahfud menyebut bahwa Airlangga dipaksa untuk lengser sebelum satu periode kepemimpinannya.

Penghargaan ini diberikan dalam rangka HUT ke-79 Republik Indonesia.

Ahok pun juga pernah dihubungi Jusuf Hamka untuk membahas Pilkada DKI Jakarta 2024.

Jokowi menyatakan, pengunduran diri Airlangga menjadi urusan internal Golkar.

Nama Bahlil Lahadalia menguat sebagai calon Ketua Umum Golkar pengganti Airlangga.

Mulai 1 Juni 2026, eksportir sumber daya alam wajib melakukan Pelaporan Ekspor DSI melalui sistem CEISA 4.0, demi pengawasan data yang lebih akurat dan mencegah praktik curang.

Danantara Indonesia melalui COO Dony Oskaria menekankan Transparansi DSI dalam operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia, BUMN pengekspor komoditas strategis, demi memastikan tata kelola yang baik dan akuntabel serta kelancaran program pemerintah.

Mulai 1 Juni 2026, eksportir sumber daya alam (SDA) wajib melaporkan kegiatan ekspornya melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan pelaporan ekspor SDA ini bertujuan perkuat pengawasan dan cegah praktik curang.

Airlangga menjelaskan, dalam aturan baru tersebut eksportir SDA diwajibkan memasukkan 100% DHE ke dalam sistem keuangan Indonesia dengan tingkat kepatuhan.

Pemerintah menetapkan kewajiban repatriasi devisa hasil ekspor SDA sebesar 100 persen ke dalam sistem keuangan Indonesia.

Indonesia dan Belarus tengah intensif membahas penguatan Kerja Sama Indonesia Belarus di berbagai sektor, termasuk ekonomi dan perdagangan, menjelang kunjungan Presiden Alexander Lukashenko ke Jakarta pada Juli 2026.