Wapres Ma'ruf Amin soal Polemik Kenaikan UKT: Harus Proporsional
Wapres Ma'ruf Amin menanggapi soal kenaikan uang kuliah tunggal (UKT)
ukt tinggi
Menurut Ma'ruf, biaya kuliah harus dipertimbangkan secara proporsional.
Wapres Ma'ruf Amin soal Polemik Kenaikan UKT: Harus Proporsional
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menanggapi soal kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) yang belakangan menjadi perdebatan. Menurut Ma'ruf, biaya kuliah harus dipertimbangkan secara proporsional.
Hal ini disampaikan Ma'ruf usai hadir dalam Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), Pembukaan Pekan Ekonomi Syariah (PEKSyar), dan Seminar Nasional Ekonomi Syariah Sulawesi Barat (Sulbar), Mamuju, Sulawesi Barat.
- Wapres Ma'ruf Amin Luncurkan Ruang Amal Indonesia
- Wapres Ma'ruf Amin Minta Pemerintah Daerah Kembangkan Ekonomi Syariah
- VIDEO: Ma'ruf Keras Sentil Pejabat Kemendikbud "Istilah Tersier Jadi Masalah Jangan Digunakan!"
- Wapres Ma'ruf Bicara Revisi UU Penyiaran: Yang Penting Kebebasan Pers Tidak Terkendala
- Tirukan Gaya Almarhum Ustaz Jefri Al Buchori, Simak Transformasi Abidzar Al-Ghifari
- Menkominfo: Judi Online Merusak Semua Sendi Kehidupan
"Masalah pendidikan tinggi itu adalah amanat konstitusi yang harus kita jalankan," kata Ma'ruf dalam keterangan tertulis, diterima Selasa (22/5/2024).
Menurutnya perguruan tinggi memiliki peran krusial dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Ma'ruf menilai biaya pendidikan tinggi yang mahal bakal menjadi hambatan signifikan.
Meski begitu, kata Ma'ruf solusi yang menginginkan agar pemerintah yang menanggung seluruh biaya pendidikan juga tidak mungkin untuk bisa diterapkan saat ini.
"Perguruan tinggi juga diberi advokasi lah agar bisa mengembangkan usahanya sebagai badan hukum, jadi, perguruan tinggi juga jangan hanya (mengejar bebasnya)," ucap Ma'ruf.
"Kan PTNBH itu dia bebas. Jangan hanya bebasnya saja, bisa melakukan ini-ini karena dia badan hukum, tapi tanggung jawabnya enggak, gitu kan. Itu juga tidak fair," lanjutnya.
Oleh sebab itu, kata Ma'ruf distribusi beban biaya pendidikan hendaknya harus dilakukan secara proporsional antara pemerintah, mahasiswa, dan perguruan tinggi.
"Menurut saya, solusinya ya dibagi ini. Harus menjadi beban pemerintah sesuai dengan kemampuan, menjadi beban mahasiswa sesuai dengan kemampuan, dan menjadi beban perguruan tinggi melalui badan-badan usaha yang dikembangkan untuk menanggung sebagian," kata dia.
