VIDEO: Tegas! Perintah Panglima TNI 'Perang' Lawan Korupsi Gandeng KPK

Dalam melakukan penyitaan, KPK akan berkoordinasi dengan KPK dan PPATK.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan tidak ada impunitas bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana.

Pertemuan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Ketua KPK Firli Bahuri membahas kasus Kepala Basarnas.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan proses peradilan yang melibatkan Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi, dilaksanakan terbuka dalam peradilan militer.

Panglima TNI Yudo Margono menegaskan proses peradilan dugaan korupsi penerimaan suap melibatkan KaBasarnas Marsdya Henri Alfiandi, dilaksanakan terbuka.

Henri ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik PUSPOM TNI sebagai pihak yang berhak menetapkan status tersangka terhadap anggota TNI aktif.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono buka suara soal heboh kasus dugaan suap yang menyeret Kepala Basarnas 2021-2023 Marsekal Madya Henri Alfiandi.

Marsda TNI Agung Handoko menjelaskan, penetapan tersangka kedua prajurit itu dilakukan setelah kasus ini ditingkatkan dari penyelidikan jadi penyidikan.

Jokowi tak mau lagi ada korupsi di instansi atau jabatan yang strategis.

Kalau kasus KPK menyangkut militer seharusnya diserahkan dan kerjasama dengan pihak Puspom TNI.

KPK meminta maaf karena pihaknya tidak koordinasi terlebih dahulu dengan pihak TNI sebelum mengumumkan keterlibatan Henri Alfandi.

Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang mendatangi Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Selasa (1/8).

Gunung merupakan salah satu tempat healing yang meski sangat capek tapi puas ketika sampai di puncak

Pertemuan dijadwalkan berlangsung pada Selasa (2/8) pukul 09.00 WIB.

Anies menantang untuk dilakukan audit pembangunan Sodetan Ciliwung.

Sandiaga Uno mengaku hormat kepada Prabowo Subianto

Patung ditemukan saat penggalian di sebuah kota kuno Turki, yang telah dihuni sejak Zaman Perunggu.

Keduanya akan diperiksa di gedung Merah Putih Jakarta namun statusnya masih dalam konfirmasi apakah hadir hari ini atau meminta penjadwalan ulang.

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

KPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi pembatasan uang tunai pemilu guna meminimalisir praktik politik uang yang kerap terjadi dalam demokrasi elektoral.

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya sistem kaderisasi partai politik sebagai akar masalah praktik mahar politik yang berpotensi memicu korupsi. Simak usulan KPK untuk perbaikan Kaderisasi Partai Politik.