VIDEO: Menko Yusril Respons Soal RI Digugat Kematian Juliana Marins WNA Brasil, Usul Investigasi Bareng

Wamen HAM menyebut serangan air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dapat memengaruhi posisi Indonesia di Dewan HAM PBB.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendesak kepolisian untuk mempercepat penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus demi transparansi dan akuntabilitas.

Pemerintah berkewajiban memastikan penanganan setiap dugaan kekerasan maupun pelanggaran HAM.

Kunjungan ini sekaligus menjadi respons pemerintah terhadap desakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Yang paling miris di sini itu adalah sampai Instagram pribadinya Bapak Presiden kita, itu diserang sama netizen"

Manoel menyalahkan Indonesia, yang tidak memprioritaskan keselamatan pengunjung.

Daripada berwacana bawa ke hukum internasional, Yusril ajak Brasil ikut investigasi bersama kasus kematian Juliana Marins.

Autopsi kedua jenazah Juliana Marins, yang meninggal di Gunung Rinjani, bertujuan untuk mengatasi keraguan yang muncul setelah pemeriksaan awal di Indonesia.

Puan menanggapi, Brasil hendak menuntut Indonesia karena dinilai lalai hingga tewasnya pendaki di Gunung Rinjani

Pemerintah sudah menyiapkan skema evakuasi lewat udara pada turis tersebut dengan mengerahkan 3 helikopter.

Netizen ramai-ramai menyuarakan permintaan agar pemerintah Indonesia segera menyelamatkan warga asal Brasil.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Andi Muhammad Iqbal, mengatakan tersangka telah mengakui seluruh perbuatannya dalam pemeriksaan.

Meski demikian, penyidik masih mendalami kasus tersebut dan belum mengambil kesimpulan terkait penyebab pasti kematian korban.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rembesan air bawah tanah yang sulit dideteksi dan diprediksi, sehingga pemerintah perlu meningkatkan pengawasan.

Kegiatan ini menjadi bentuk penghargaan kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja, inovasi.

Pemerintah sebagai representasi negara dituntut untuk turun langsung ke lapangan.

Kasus ini pun menarik perhatian publik dan memunculkan sorotan terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam industri perfilman.

Kemenko Kumham Imipas meraih penghargaan Best Integrated Digital Innovation for Public Service dalam Digital Innovation Awards 2026, bukti komitmen transformasi digital pelayanan publik.

Yusril mengatakan pemerintah hingga kini masih kesulitan menghubungi para jurnalis Indonesia tersebut.

Yusril menyampaikan bahwa di Universitas Mataram dan UIN Mataram, pelaksanaan nobar film dilarang hanya karena masalah prosedur administratif.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan Pemerintah Terbuka Kritik Akademisi, bahkan yang tajam sekalipun, sebagai masukan penting untuk perbaikan kebijakan, bukan ancaman.

Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah menyambut baik kritik akademisi yang tajam, bahkan Presiden Prabowo mempersilakan kritik, di tengah kasus Feri Amsari.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah menanti draf Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) rampung di DPR RI, mengingat urgensi pembahasan menjelang Pemilu 2029.