Usai Gangguan Layanan Akibat Demo, Transjakarta dan MRT Digratiskan Seminggu
Keputusan ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebagai langkah darurat setelah sistem transportasi publik mengalami kerusakan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengumumkan kebijakan menggratiskan layanan Transjakarta dan MRT selama sepekan ke depan.
Keputusan ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebagai langkah darurat setelah sistem transportasi publik mengalami kerusakan akibat kebakaran imbas demo pada Jumat, 29 Agustus 2025 berlangsung ricuh.
"Pada hari ini sampai dengan satu minggu ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan menggratiskan layanan Transjakarta dan MRT, nol persen, karena memang banyak sistem kita yang rusak, yang terbakar kemarin,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu (30/8).
Pramono menjelaskan, kebijakan ini bertujuan agar masyarakat tetap dapat menggunakan moda transportasi publik tanpa terkendala biaya meski sistem tiket elektronik tidak berfungsi normal. Dengan demikian, mobilitas warga Jakarta tetap terjamin di tengah perbaikan infrastruktur.
"Mudah-mudahan dalam satu minggu ke depan sistemnya sudah bisa normal. Tetapi apapun yang terjadi di lapangan, inilah konsekuensi yang harus kita perbaiki, kita jalani bersama-sama," ungkapnya.
Menurutnya, gangguan layanan yang dialami sejumlah transportasi publik di Jakarta tidak bisa dihindari pascainsiden kebakaran yang menyebabkan sejumlah perangkat teknis terbakar. Pemprov DKI, kata dia, segera menurunkan tim teknis untuk memperbaiki sistem agar kembali pulih secepatnya.
Selain soal transportasi, Pramono juga menginstruksikan jajaran aparatur sipil negara (ASN) Balai Kota untuk mengatur jadwal kerja secara bergantian.
"Saya sudah meminta jajaran Balai Kota untuk masuk separuh-separuh, separo masuk, separo libur, agar layanan publik tetap berjalan,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisasi dampak kerusakan sistem terhadap pelayanan masyarakat. Dengan pengaturan jadwal kerja dan transportasi gratis, Pemprov berharap aktivitas warga tetap berjalan lancar.
“Kebijakan ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah daerah. Meski ada kendala, kami ingin memastikan masyarakat Jakarta tetap mendapat pelayanan transportasi dan administrasi publik secara optimal,” ucap Pramono.