Titiek: Udah Sebulan Masa Enggak Dapat Siapa Pemilik Pagar Laut

Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto tidak tinggal diam melihat polemik pagar laut yang merugikan masyarakat

Komisi IV DPR Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait pemagaran laut dan isu-isu aktual, Kamis, 23 Januari 2024

Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto dalam rapat secara tegas meminta agar kasus pagar laut sepanjang 30,16 kilometer diusut tuntas

Ketua Komisi IV DPR, Titiek Soeharto secara tegas meminta dalang pagar laut di Tangerang untuk diseret ke jalur hukum sebagai efek jera.

Titiek bahkan ikut memantau proses pembongkaran tersebut menggunakan kapal amfibi milik TNI AL.

Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1).

Titiek secara tegas mengatakan bahwa laut bukanlah milik perorangan atau perusahaan

Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto tidak dapat menyembunyikan rasa geramnya pada kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang.

Titiek Soeharto geram atas polemik pemagaran laut misterius di perairan Banteng Tangerang.

Masyarakat bernama Sarifudin ini mengatakan ketika wilayahnya diambil paksa

Anggota Komisi V DPR fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu mencoba mencari jalan keluar

"Beberapa waktu lalu seluruh dunia kaget. Karena TNI dikerahkan untuk bongkar pagar-pagar laut yang cuma pakai bambu-bambu di laut sana itu," kata Komarudin.

KKP bersama kementerian teknis lainnya masih terus melakukan kajian agar seluruh program kerja kementerian dapat terakomodasi dalam aturan tersebut.

Warga Desa Kohod merasa penanganan kasus yang melibatkan Arsin dan kawan-kawan tidak transparan.

Penyidik polri masih tetap ngotot kalau kasus yang ditanganinya hanya tindak pidana umum.

Masyarakat pantura yang merasa tertekan, diintimidasi atau mengalami ketidakadilan dalam proses penjualan tanah, disarankan untuk menempuh jalur hukum.

Setelah status perkara naik ke penyidikan, Bareskrim Polri akan melengkapi sejumlah administrasi hingga mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memberi klarifikasi terkait pihaknya membatalkan pencabutan SHGB milik Sugianto Kusuma atau Aguan di area pagar laut Tangerang.

Sertifikat yang digadai itu diduga dipakai guna kepentingan ekonomi masing-masing terduga pelaku.

Abdul Rosyid datang didampingi penasihat hukumnya, Rahman Permana.

Namun, Bareskrim Polri belum bisa menyebutkan terlapor dalam kasus pagar laut di Bekasi itu.