Titiek Soeharto Geram Gaduh Pagar Laut Misterius di Tanggerang: Aparat ke Mana?
Titiek Soeharto geram atas polemik pemagaran laut misterius di perairan Banteng Tangerang.

Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto geram atas polemik pemagaran laut misterius di perairan Banteng Tangerang. Dia mendesak agar pemerintah segera mencari pelaku pemagaran tersebut.
"Kami dari Komisi IV mendesak pemerintah untuk segera mengetahui dan mengumumkan itu sebenarnya pagarnya punya siapa, siapa yang bikin, siapa yang suruh siapa yang membiayai. Mosok tiba-tiba ada gitu ya 30,16 kilo kan enggak bisa dibikin 1-2 hari. Jadi ini supaya segera oleh pemerintah mengetahui siapa yang bikin ini," kata Titiek, saat diwawancarai di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1).
Terlebih, kata Titiek, ada sekelompok nelayan yang mengakui bahwa mereka yang melakukan pemagaran. Padahal, Titiek mengetahui biayanya pasti sangat besar untuk pagar laut.
"Ini biayanya mahal, udah dihitung-hitung ada yang hitung katanya 12 berapa miliar gitu ya. Terus tiba-tiba ada yang mengaku bahwa ada sekelompok nelayan yang swadaya membangun pagar laut ini kan kita ini dari komisi IV sedang berusaha untuk mensejahterakan kehidupan para nelayan, kok tiba-tiba nelayan itu punya duit segitu gitu ya," ujar dia.
"Ini kan sangat mengada-ngada. Kalau orang Jawa bilang ngono yo ngono neng yo ojo ngono ya. Kalau anak-anak bilang, enggak gitu-gitu amat kali," sambungnya.
Dia pun mempertanyakan, peran aparat keamanan dalam polemik pemagaran laut ini. Sehingga, Titiek meminta agar pemerintah mencari tahu pelaku dibalik kasus tersebut.
"Jadi kami mendesak supaya pemerintah segera mencari tahu. Kasus ini sudah 1 bulan lebih ramainya masa enggak dapat-dapat. Ini aparat kemana?" pungkas Titiek.
Perintah Tegas Prabowo
Presiden Prabowo Subianto meminta proyek pemagaran laut di Tangerang diusut tuntas. Perintah tegas ini disampaikan Prabowo kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
"Tadi arahan Pak Presiden, satu, selidiki sampai tuntas secara hukum, supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada, itu harus menjadi milik negara. Nah itu kasusnya seperti itu," kata Trenggono usai bertemu Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/1).
Trenggono menuturkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan TNI AL usai pembongkaran pada Sabtu, 18 Januari 2025. Untuk tindakan ke depan, ia bakal berkomunikasi lagi dengan Kepala Staf Angkatan Laut.
"Karena kemarin juga ada pembongkaran yang dilakukan oleh TNI AL, maka tadi kita sudah koordinasi juga dengan Kasal. Tadi sudah rapat dengan Kasal dengan jajarannya. Tentu setelah kami dipanggil oleh Pak Presiden ini, kita juga akan koordinasi lagi dengan beliau," jelas dia.
Trenggono melanjutkan, pada hari Rabu (22/1) mendatang, ia bersama lembaga lain bakal melalukan pembongkaran kembali pagar laut yang terbuat dari bambu tersebut.
"Dan kita sudah putuskan nanti hari Rabu kita akan berkumpul. Jadi tidak hanya TNI Angkatan Laut, tetapi juga Bakamla juga kita ikutkan, terus Baharkam," ucapnya.