Terjerat Kasus Pelecehan, Begini Reaksi Rektor Universitas Pancasila usai Dinonaktifkan

Yuliarto mengaku belum bisa memastikan apakah mengembalikan jabatan Prof Karta Jayadi sebagai Rektor UNM atau tidak.

Molornya kasus ini membuat geram banyak kalangan. Termasuk Wamen PPPA Veronica Tan

Pemecatan sebagai rektor sebagaimana SK Yayasan Nomor 177 tertanggal 12 Juli 2024 lantaran terseret kasus dugaan pelecehan seksual.

SK pemberhentian Prof. Marsudi dikeluarkan tanpa adanya komunikasi kepada yang bersangkutan.

Marsudi mengungkapkan, ancaman semakin masif setelah dirinya menolak untuk mengaktifkan kembali Edie Toet Hendratno pada Oktober 2024.

Kasus pelecehan seksual pegawai Universitas Pancasila (UP) berinisial RZ dan DF, yang diduga dilakukan rektor UP, Edie Toet Hendratno jalan di tempat.

Penasihat hukum kedua korban, DF dan RZ meminta Kompolnas dan Polda Metro Jaya untuk mengawal proses penyidikan.

Keputusan menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan karena penyidik telah menemukan adanya unsur tindak pidana.

Visum et repertum psycriatrium dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati.

Intimidasi pihak kampus itu diungkapkan kuasa hukum korban berinisial RZ, Amanda Manthovani.

Rektor UP nonaktif datang didampingi penasihat hukumnya Faizal Hafied.

Ada dua laporan yang diterima Polda Metro Jaya yakni atas nama pelapor RZ Kabag Humas dan Ventura Universitas Pancasila dan DF sebagai pegawai honorer.

Prof Marsudi Wahyu Kisworo siap menempuh berbagai upaya setelah dicopot dari jabatannya sebagai Rektor Universitas Pancasila (UP).

Mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan tersebut menyebutkan semua fakta yang ada dikumpulkan oleh penyidik, kemudian dipadukan dengan dicari kecocokan.

Diperiksa Penyidik, Dua Korban Dugaan Pelecehan Eks Rektor UP Berharap Tersangka Segera Ditetapkan

Faizal mengatakan kliennya telah dicecar sebanyak 32 pertanyaan selama 3 jam.

Pemeriksaan menindaklanjuti laporan dari salah seorang korban berinisial DF.

Dugaan pelecehan terjadi pada Februari 2023 bersamaan dengan almarhum ayahnya sakit.

Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan menjadwalkan pemanggilan terduga pelaku.

Meski telah berstatus tersangka, MFA tidak dilakukan penahanan, karena ancaman pidana dalam pasal yang disangkakan berada di bawah lima tahun.

Namun, obrolan yang semula tampak biasa berubah menjadi tidak pantas. Setelah menanyakan keberadaan MI di kos.

Proses hukum harus berjalan untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

Direktorat Jenderal Imigrasi mendeportasi WNA AS berinisial AW, buronan kasus pelecehan seksual di negaranya, menegaskan komitmen penegakan hukum dan pengawasan keimigrasian.

Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan pelaku dan melakukan pendalaman guna mengungkap motif serta kemungkinan adanya korban lainnya.