LIVE

Terbukti Terima Rp1,3 M dan Mobil dari Caleg Buat Beli Suara, Anggota Bawaslu OKU Dipecat

Feru terbukti menerima uang Rp1,3 miliar dan mobil dari calon legislatif untuk membeli suara.

kasus korupsi
Teller menunjukan mata uang rupiah dan dolar AS di Penukaran Uang Masayu Agung, di Jakarta, Selasa (3/9/2024). Nilai tukar rupiah ditutup di level Rp15.526 per dolar AS pada Selasa (3/9/2024). Mata uang Garuda merosot 1 poin atau minus 0,01 persen dari penutupan perdagangan sebelumnya.
Teller menunjukan mata uang rupiah dan dolar AS di Penukaran Uang Masayu Agung, di Jakarta, Selasa (3/9/2024). Nilai tukar rupiah ditutup di level Rp15.526 per dolar AS pada Selasa (3/9/2024). Mata uang Garuda merosot 1 poin atau minus 0,01 persen dari penutupan perdagangan sebelumnya. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) menjatuhkan putusan pemecatan terhadap anggota Bawaslu Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Feru. Feru terbukti menerima uang Rp1,3 miliar dan mobil dari calon legislatif untuk membeli suara.

Putusan dikeluarkan dalam sidang kode etik DKPP di Jakarta, Selasa (17/9). Putusan dibacakan ketua majelis DKPP Ratna Dewi Pettalolo. Perkara ini diadukan Barisan Pemantauan Pemilihan Sumsel (BP2SS). Teradu sebanyak dua anggota Bawaslu OKU, yakni Ahmad Kabul sebagai teradu I dan Feru teradu II.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu II Feru selaku anggota Bawaslu OKU terhitung sejak putusan ini dibacakan," ungkap ketua majelis DKPP Ratna Dewi Pettalolo seperti dalam siaran pers, Rabu (18/9).

DKPP menilai Feru terbukti mengetahui adaya transaksi uang yang dilakukan sopir pribadinya, Arya, senilai Rp1.340.000.000 dan mobil Toyota Raize senilai Rp230.000.000 melalui istrinya dari seorang caleg DPRD OKU dari PAN atas nama Misrawati. Uang dan mobil itu digunakan untuk membeli 4.200 suara dengan perhitungan Rp300 ribu per suara.

"Tindakan teradu II bertentangan dengan prinsif mandiri, jujur, profesional, dan akuntabel," kata Ratna.

Dalam perkara ini, DKPP juga memberikan sanksi peringatan keras kepada teradu I Ahmad Kabul karena lalai menjalankan tugas pengawasan rekapitulasi hasil perolehan suara karena bertemu dengan teradu II dan caleg yang memberi uang.

Para terad terbukti melanggar Pasal 101 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu juncto Pasal 6 ayat (2) huruf b, c, dan ayat (3) huruf e; Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 huruf a, b, g, h, i, j, l; Pasal 11 huruf d; Pasal 12 huruf a, b; Pasal 14 huruf c; Pasal 15; Pasal 16 huruf e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
LIa Harahap
Editor LIa Harahap
B
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Harry Kane Brace Lawan RD Kongo, Inggris Tantang Meksiko di 16 Besar Piala Dunia 2026

{{caption}}
Hasil Inggris vs RD Kongo: Harry Kane Gendong 3 Singa ke 16 Besar Piala Dunia 2026

{{caption}}
Prediksi Portugal vs Kroasia: Pertaruhan Terakhir Cristiano Ronaldo dan Luka Modric

{{caption}}
Rusa TMP Kalibata Kabur, Berkeliaran di Jalanan

{{caption}}
Momen Akrab Prabowo dan Jokowi di HUT Bhayangkara ke-80

{{caption}}
Tak Hanya Penyekapan, Taufik Hidayat Terjerat Kasus Kejahatan Lain

Topik Terkait
{{caption}}
Kumpul Kebo dengan Bawahan dan Pungli Seleksi PPK, Anggota KPU OKU Timur Dipecat DKPP

Ia dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

Anggota KPU OKU Timur Dipecat DKPP
{{caption}}
DKPP Berhentikan Tetap Tiga Penyelenggara Pemilu, Ada yang Selingkuh dan Terjaring Berduaan di Kamar

Firman Iman Daeli dinilai terbukti menjalin hubungan di luar pernikahan dengan seorang perempuan.

dkpp
{{caption}}
Anggota Bawaslu Ternate Minta Duit Pelicin Rp275 Juta ke Calon Anggota DPRD, Kini Disanksi Pemberhentian DKPP

Asrul Tampilang berstatus sebagai teradu dalam perkara Nomor 204-PKE-DKPP/XI/2025. Selaku pengadu dalam perkara adalah ketua dan anggota.

dkpp
{{caption}}
Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Pangkep jadi Tersangka Korupsi, Diduga Atur Pengadaan Pilkada 2024

Ketiga tersangka diduga bersekongkol mengatur pengadaan barang dan jasa sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp554 juta.

Komisioner KPU Pangkajene Kepulauan Jadi Tersangka Korupsi
{{caption}}
Terungkap! 3 Anggota DPRD OKU Diberhentikan Sementara Akibat Dugaan Korupsi Pokir Rp7 Miliar

Tiga anggota DPRD OKU diberhentikan sementara terkait dugaan korupsi pokok pikiran proyek senilai Rp7 miliar, memicu pertanyaan besar tentang integritas wakil rakyat.

DPRD OKU Korupsi
{{caption}}
KPK Bawa Sekoper Dokumen Usai Obok-Obok Kantor DPRD OKU

Sebelumnya, tiga orang anggota DPRD hingga Kepala Dinas PUPR OKU ditetapkan sebagai tersangka korupsi sembilan proyek di dinas terkait.

korupsi proyek pupr
{{caption}}
PDIP Langsung Pecat Ferlan Juliansah Usai Terjaring OTT KPK di OKU

KPK menetapkan enam tersangka terkait OTT KPK di Ogan Komering Ulu.

dprd ogan komering ilir
{{caption}}
Duduk Perkara Kasus Suap Proyek PUPR di Sumsel, Anggota DPRD Tagih Fee ke Kepala Dinas

Proyek-proyek itu mulai dari rehabilitasi rumah dinas bupati dan wakil bupati, kantor Dinas PUPR OKU, perbaikan jalan, hingga pembangunan jembatan.

Suap
{{caption}}
Kasus Penggelembungan Suara di Brebes, Begini Mekanisme Pergantian Caleg Terpilih

Keduanya adalah Manja Lestari Damanik selaku Ketua KPU Kabupaten Brebes, dan Trio Pahlevi sebagai Ketua Bawaslu setempat.

dkpp
{{caption}}
Gelembungkan Suara Caleg DPR RI, Ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten Brebes Dicopot

Kedua pejabat tersebut terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam sidang yang berlangsung di Ruang Sidang DKPP.

dkpp
{{caption}}
Diduga Korupsi Dana Hibah Rp4,6 M, Eks Ketua Bawaslu OKU Timur Dibui

Tersangka diduga korupsi dana hibah yang mestinya untuk lembaganya sepanjang 2019-2021.

Korupsi
{{caption}}
KPU Jayapura Usut Dugaan Caleg Suap Ketua PPD Waibhu untuk Naikkan Suara

KPU Jayapura bakal memanggil terlebih dahulu PPD di Distrik Waibhu untuk diklarifikasi.

politik uang
{{caption}}
Lucky Hakim Buka Suara soal Status Tersangka Wakil Bupati Indramayu

Lucky Hakim yang kini berusia 48 tahun mengaku mendapatkan kabar buruk tersebut melalui pantauan di berbagai saluran berita.

bupati indramayu
{{caption}}
Polda Lampung Tetapkan Sekda Lampung Tengah Tersangka Korupsi

Yuni menyebutkan dalam proses penyidikan, penyidik menemukan adanya dugaan perekrutan ratusan tenaga honorer fiktif di lingkungan Pemerintah Kota Metro.

berita kontributor
{{caption}}
Kejati Geledah Kantor Disdik Sulsel, Angkut Boks Berisi Dokumen Proyek Bookless Library

Dari pantauan, terlihat penyidik membawa keluar satu boks dari ruang Bidang SMA Kantor Disdik Sulsel.

berita kontributor
{{caption}}
Baru Pulang Haji, Eks Kacab Bank BUMD di Sumsel Langsung Ditahan Kasus Korupsi KUR Rp 3,9 Miliar

SF ditahan di Rumah Tahanan Kelas I Palembang selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan.

berita kontributor
{{caption}}
Kejati Maluku Naikkan Status Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalan Namlea ke Penyidikan

Kejaksaan Tinggi Maluku meningkatkan penanganan kasus dugaan korupsi Proyek Jalan Namlea tahun anggaran 2023 ke tahap penyidikan setelah menemukan indikasi kuat tindak pidana, membuat publik penasaran akan detail selanjutnya.

dinas pupr maluku
{{caption}}
Kejagung Jadwalkan Pemeriksaan Sony Sonjaya Terkait Permohonan Justice Collaborator

Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memeriksa mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya untuk mengkonfirmasi permohonan Justice Collaborator-nya dalam kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis. Akankah pengajuan ini membuka tabir nama-nama besar?

jampidsus