Sorot
{{caption}}
Menhut Akui Bertemu Bupati Kuansing, Diberi Amplop Putih

{{caption}}
Jawa Barat Diusulkan Diubah Jadi Provinsi Sunda

{{caption}}
Ditangkap KPK, Bupati Langkat Syah Afandin Dicopot dari Kursi Ketua DPW PAN

{{caption}}
Ditangkap KPK, Ini Kasus yang Menjerat Bupati Langkat Syah Afandin

{{caption}}
OTT Bupati Langkat Terkait Suap Proyek

{{caption}}
Kekayaan Bupati Langkat Syah Afandin Ditangkap KPK

Topik Terkait
{{caption}}
Polda Papua Barat Tetapkan Dua Tersangka Korupsi Dana Hibah Bawaslu Pegaf Rp4,29 Miliar

Polda Papua Barat telah menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah pada Bawaslu Pegunungan Arfak (Pegaf) senilai Rp4,29 miliar, memicu pertanyaan besar mengenai akuntabilitas pengelolaan anggaran negara.

{{caption}}
Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Pangkep jadi Tersangka Korupsi, Diduga Atur Pengadaan Pilkada 2024

Ketiga tersangka diduga bersekongkol mengatur pengadaan barang dan jasa sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp554 juta.

{{caption}}
Pembelaan ASN Bawaslu Empat Lawang Dituduh Lakukan Kekerasan Seksual ke Junior

Teradu AHP telah menyampaikan jawaban tertulis dan lisan dalam sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada 30 Juli 2025.

{{caption}}
Tak Jujur & Diduga Terlibat Politik Uang, Ketua Bawaslu Tulang Bawang Barat Disidang DKPP

Adapun yang diadukan adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Agus Tomi, bersama dua anggotanya Kadarsyah dan Cecep Ramdani.

{{caption}}
PDIP Ungkap Intervensi Polisi saat Rekapitulasi Pilkada Papua Tengah, Desak Kapolda hingga Kapolres Paniai Dicopot

Menurut Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy, anggota Polri masuk di dalam ruang persidangan dan mengganggu Pleno Rekapitulasi Perhitungan tersebut.

{{caption}}
VIDEO: Peringatan Komarudin PDIP Depan Mendagri, Pj Kepala Daerah Jangan Cawe-Cawe Pilkada!

Komarudin meminta kepada Pj yang ingin menjadi tim sukses salah satu palson untuk silakan keluar

{{caption}}
Terbukti Terima Rp1,3 M dan Mobil dari Caleg Buat Beli Suara, Anggota Bawaslu OKU Dipecat

Feru terbukti menerima uang Rp1,3 miliar dan mobil dari calon legislatif untuk membeli suara.

{{caption}}
Rekrut Komisioner di Daerah, Bawaslu Diminta Teliti Periksa Rekam Jejak

Laporan dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu 2024 terbanyak terjadi di Papua

{{caption}}
VIDEO: Tim Prabowo Bongkar Ada Ketua PPK Kena Narkoba Bawa Ratusan Juta & Kaus Capres

Tersangka HBR (49) merupakan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Wonogiri Kota.

{{caption}}
Bawaslu Malang Selidiki Dugaan Praktik Politik Uang Jelang Pemilu

Bahwa terduga mengaku rutin membagikan uang kepada masyarakat setempat terutama saat Jumat Legi.

{{caption}}
Mahfud Minta Bawaslu dan KPK Segera Selidiki Temuan PPATK soal Transaksi Janggal Bendahara Parpol

Dana itu diduga untuk penggalangan suara pada pemilu 2024.

{{caption}}
PKB Dorong PPATK Bongkar Aliran Dana Kampanye dari Tambang Ilegal

Jazilul meminta PPATK untuk berkomitmen mengusut dugaan ini dengan tuntas.

PKB
{{caption}}
Anggota Bawaslu Usul RUU Pemilu Atur Blacklist Pelaku Politik Uang

Pelaku politik uang sebaiknya tidak hanya didiskualifikasi dari kontestasi, tetapi juga dilarang ikut pada pemilihan berikutnya.

{{caption}}
Bawaslu Goes to School: Edukasi Demokrasi Intensif untuk Pemilih Pemula di Bantul

Bawaslu Bantul gencar melaksanakan program Bawaslu Goes to School untuk memberikan edukasi demokrasi kepada pemilih pemula di tingkat SMA dan SMK, menyiapkan generasi muda yang cerdas dan kritis dalam Pemilu 2029 mendatang.

{{caption}}
PAN Dukung Gagasan KPK Batasi Pemakaian Uang Tunai Pemilu Demi Keadilan Politik

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

{{caption}}
KPK Mendesak Aturan Pembatasan Uang Tunai Pemilu untuk Cegah Politik Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi pembatasan uang tunai pemilu guna meminimalisir praktik politik uang yang kerap terjadi dalam demokrasi elektoral.

{{caption}}
KPK Lapor Presiden dan DPR RI soal Hasil Kajian Tata Kelola Partai Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyampaikan hasil kajian pencegahan korupsi terkait tata kelola partai politik kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani, mendesak reformasi sistem politik di Indonesia.

{{caption}}
KPK Ungkap Motif Korupsi Kepala Daerah: Tak Hanya Biaya Politik Mahal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.