Temui Pendemo RUU Pilkada, Anggota DPR Habiburokhman Dilempari Botol

Dia mengatakan DPR menerima aspirasi yang disampaikan dan akan melakukan Introspeksi ke dalam.

Dalam demo kemarin, sejumlah anggota DPR menemui massa yang menolak RUU Pilkada.

Deretan hal menarik yang terjadi di tengah aksi demonstrasi tolak pengesahan RUU Pilkada di gedung DPR RI.

Total sebanyak empat pagar DPR jebol oleh demonstran yang menolak pengesahan RUU Pilkada.

Wajah politisi Gerindra itu tampak was-was saat turun dari mobil komando.

Massa pendemo yang murka nekat merobohkan tembok dan pagar Gedung DPR saat berunjuk rasa menolak revisi UU Pilkada.

Politisi Gerindra, Habiburokhman menemui langsung pendemo yang memadati depan Gedung DPR MPR.

Dia mengaku tidak mempersoalkan sikap dari massa aksi.

Setelah sempat demo di DPR, Joko Anwar juga ikut berunjuk rasa di depan Gedung MK.

Kehadiran Habiburokhman di atas mobil komando mendapat penolakan keras dari massa pendemo.

Ratusan massa terdiri dari pelbagai elemen masyarakat itu melakukan demonstrasi di depan gedung DPR sejak Kamis (22/8) pagi.

Mereka coba kembali mendekati gedung DPRD sambil melempar botol, kayu dan batu.

Menurut Habiburokhman, pemanggilan Syahri dilakukan untuk disidang karena sudah melanggar kode etik.

Menurut Habibrokhman, inti keluhan masyarakat terhadap kinerja Polri adalah soal potensi kesewenang-wenangan dalam hukum acara pidana sudah masuk.

Menurut Habiburokhman, lewat rapat dengar pendapat umum, berbagai aduan masyarakat ditampung dan disampaikan kepada mitra kerja.

Hal ini terjadi dalam rapat bersama Kejaksaaan Tinggi Sumatra Utara (Sumut), Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Komjak dan Amsal Christy Sitepu.

Komisi III DPR RI apresiasi PN Medan yang mengabulkan **penangguhan penahanan Amsal Sitepu**, videografer terdakwa kasus dugaan korupsi, sebagai wujud kepekaan terhadap rasa keadilan masyarakat.

Hal ini disampaikan dalam oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di ruang rapat Komisi III DPR.

Dasco menegaskan, usulan Kepala Daerah dipilih DPRD baru sekadar wacana, mengingat tak ada revisi UU Pilkada.

Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, mengusulkan agar sistem **Pilkada lewat DPRD** kembali diterapkan. Usulan ini didasari kajian internal dan akan memicu pembahasan RUU komprehensif.

Terlihat Jokowi mengenakan kemeja berwarna biru langit khas Prabowo-Gibran

Raffi Ahmad pun akhirnya buka suara terkait kondisi yang terjadi.

Jokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.

Stabilitas ekonomi sangat sensitif terhadap pergerakan politik yang luar biasa.