Tegas, Ini Instruksi Jenderal Sigit ke Polisi se-Indonesia Hadapi Pemilu 2024

Perbedaan pendapat dan pilihan, kata Kapolri adalah hal biasa terjadi dalam Pemilu.

Jenderal Sigit perintahkan anak buah jaga netralitas

Tegas, Ini Instruksi Jenderal Sigit ke Polisi se-Indonesia Hadapi Pemilu 2024

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh Pejabat Utama, Kapolda dan Kapolres se-Indonesia untuk mengamankan seluruh tahapan Pemilu serentak tahun 2024 hingga mengawal agenda program nasional yang sudah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan oleh Kapolri saat memimpin Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) se-Indonesia di Hotel Ritz Cartlon, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 1 November 2023.  

"Hari ini, Polri melaksanakan Apel Kasatwil yang diikuti oleh seluruh Pejabat Utama, para Kapolda, Kapolres seluruh wilayah, untuk mempersiapkan personel Polri baik di pusat maupun daerah untuk bisa mengawal dan melaksanakan tahapan Pemilu yang saat ini sudah berjalan, betul-betul bisa berjalan dengan baik,"

kata Kapolri.

Menurut Kapolri, Apel Kasatwil ini dilaksanakan, selain memastikan pengamanan seluruh rangkaian Pemilu, Polri juga harus tetap melakukan pengawalan terhadap seluruh program pembangunan nasional agar berjalan secara aman dan lancar sesuai rencana pemerintah. 

"Di sisi lain, selain tahapan Pemilu kita tetap harus melaksanakan program-program yang sudah menjadi agenda nasional, mengawal program pembangunan yang harus tuntas di tahun 2023 dan 2024," 

kata Kapolri.

merdeka.com

Tak hanya itu, Sigit menekankan, seluruh jajaran Polri juga harus mewaspadai meningkatnya eskalasi dinamika situasi global yang bisa berdampak di dalam negeri.  

merdeka.com

"Di hadapkan pada eskalasi tantangan global yang tentunya berdampak terhadap situasi dan kondisi kamtibmas dalam negeri. Yang tentunya Polri, harus siap baik dalam menghadapi tahapan Pemilu yang ada, maupun menghadapi dinamika tantangan global yang tentunya berimplikasi terhadap meningkatnya kejahatan tertentu," ucap Kapolri.

Untuk diketahui, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri telah melakukan serangkaian penangkapan terhadap tersangka kasus tindak pidana terorisme. Sepanjang bulan Oktober ini saja, detasemen berlambang burung hantu itu telah meringkus 59 orang.

Dengan adanya Apel Kasatwil ini, Kapolri menjelaskan, Polri telah menyiapkan strategi dan perencanaan yang matang dalam menghadapi seluruh agenda nasional maupun tantangan global yang bisa berpengaruh ke dalam negeri.

Kapolri menekankan, dengan adanya kesiapan yang matang dari Polri, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap berjalan aman dan damai, sehingga seluruh tahapan Pemilu dan program nasional bisa terus berjalan secara lancar. 

"Ini semua menjadi bagian yang harus kita rencanakan dan persiapkan. Sehingga, seluruh tantangan dan juga masalah yang muncul dari tahapan Pemilu, eskalasi global yang kemudian berdampak pada situasi dalam negeri dan berbagai macam kebijakan pembangunan yang harus kita kawal, semuanya harus berjalan," 

kata Kapolri.

Di sisi lain, Kapolri kembali menegaskan kepada seluruh jajarannya untuk tetap mengawal dan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan dalam momentum pesta demokrasi lima tahunan ini.

Perbedaan pendapat dan pilihan, kata Kapolri adalah hal biasa terjadi dalam Pemilu. Namun, merawat bingkai persatuan-kesatuan adalah hal utama yang harus terus menjadi komitmen seluruh lapisan masyarakat. 

"Mungkin itu inti yang kita laksanakan kali ini dan tentunya bagaimana kita bisa menjaga situasi perbedaan pendapat karena perbedaan pilihan ini tidak membuat kondisi di lapangan dan masyarakat menjadi panas, panasnya saya kira biar di televisi, di media sosial, tapi di lapangan, di grass root semuanya harus dingin," papar Kapolri.

"Yang namanya persatuan dan kesatuan harus kita jaga. Oleh karena itu literasi, edukasi di media sosial terus kita lakukan dan yang berdampak terhadap masalah polarisasi, berdampak terhadap SARA, mau tidak mau kita akan berikan peringatan, kalau terus melanjutkan kita akan lakukan penegakan hukum secara tegas. Saya kira itu langkah yang harus kita lakukan untuk jaga persatuan dan kesatuan yang menjadi syarat dan modal utama untuk pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045," katanya.