Suara PSI Melonjak Drastis di Real Count, Begini Langkah Bawaslu

Terkait hal itu, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) RI masih menunggu terlebih dahulu informasi serta sejumlah masukan-masukan kepada pihaknya.

"Saat ini kami masih nunggu dari bawah, tetapi informasi yang masuk ke kami banyak. Sehingga, dalam konteks ini Bawaslu mengkompilasi masukan-masukan yang masuk, kami langsung turunkan lagi ke bawah untuk dilakukan pencermatan baik yang di Kabupaten/Kota atau yang sudah masuk provinsi," kata Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenti kepada wartawan, Selasa (5/3).

"Termasuk kami sendiri mengkompilasi supaya nanti begitu rekap nasional kita punya dokumen untuk mencermati lagi. Informasi banyak, tapi kan kita selalu bilang begini kalau Bawaslu proses koreksi itu pasti ada, kalau ada kesalahan di TPS mekanisme koreksinya yang di Kecamatan saat rekap, begitu di Kecamatan ada kesalahan proses rekapnya, ya di Kabupaten begitu sampai ke atas," sambungnya.

Sehingga, jika adanya dugaan pelanggaran, bagi Bawaslu yang harus mereka lihat disebutnya adalah dokumennya.

Ia menjelaskan, terkait dengan catatan yang dimaksud bukanlah mekanisme untuk mengkoreksi yang sudah ada. Karena, catatan itu dijelaskannya hanya untuk memberikan clue adanya situasi khusus yang berdampak di suatu tempat.

"Maka misalnya harus dicermati ya, kita cermati ulang, kekeliruan kita adalah memahami persoalan itu harus menggunakan mekanisme catatan khusus. Enggak, mekanisme koreksi itu bukan di catatan khususnya. Mekanisme koreksi itu saat kamu menemukan suatu yang janggal itu, selesaikan di situ," jelasnya.

"Nah itu yang kami beri arahan ke jajaran kami di bawah vahwa mereka harus melakukan koreksi cepat di level di mana mereka menemukan dugaan tidak benar. Misalnya, dugaan kesalahan. Itu koreksinya harus di level itu," tambahnya.

Ia menegaskan, pada prinsipnya rekapitulasi merupakan proses menjaga kemurnian suara secara berjenjang untuk memastikan tidak ada orang yang merasa dirugikan dalam proses rekap.