Solidaritas Perempuan Desak Pemerintah Libatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Nasional

Solidaritas Perempuan menyoroti pentingnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan di Indonesia, mendesak pemerintah untuk memastikan keadilan rekognisi dan keberlanjutan. Apa dampaknya?

Organisasi Solidaritas Perempuan menyuarakan harapan agar pemerintah memberikan kesempatan luas bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Tuntutan ini disampaikan dalam peluncuran Catatan Tahunan Solidaritas Perempuan 2025 di Jakarta pada Rabu, 21 Januari 2026. Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menekankan urgensi keterlibatan perempuan dalam pembangunan nasional.

Armayanti Sanusi menegaskan bahwa penting bagi negara untuk memastikan partisipasi bermakna perempuan, mulai dari tahapan perencanaan hingga persetujuan proyek pembangunan. Partisipasi ini esensial untuk menentukan apakah suatu proyek benar-benar memberikan manfaat bagi mereka. Dua prinsip utama yang harus ditegakkan adalah partisipasi bermakna dan keadilan rekognisi dalam konteks pembangunan.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa pemerintah tidak seharusnya hanya berorientasi pada kepentingan investasi semata. Negara juga harus mampu menghadirkan keberlanjutan kesejahteraan bagi masyarakat. Selain itu, pemulihan lingkungan hidup yang terus terdegradasi akibat pembangunan ekstraktif di Indonesia menjadi fokus perhatian penting.

Prinsip Keadilan dan Keberlanjutan dalam Pembangunan

Solidaritas Perempuan secara konsisten memperjuangkan penegakan dua prinsip fundamental dalam setiap proses pembangunan. Prinsip pertama adalah partisipasi bermakna, yang berarti perempuan harus dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan ini mencakup seluruh spektrum, dari inisiasi hingga evaluasi dampak proyek pembangunan.

Prinsip kedua adalah keadilan rekognisi, yang menekankan pengakuan terhadap peran dan kontribusi perempuan dalam masyarakat. Armayanti Sanusi juga menggarisbawahi bahwa fokus pemerintah tidak boleh semata-mata pada investasi. Keberlanjutan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama.

Selain itu, isu pemulihan lingkungan hidup menjadi perhatian serius bagi Solidaritas Perempuan. Degradasi lingkungan yang terjadi akibat pembangunan ekstraktif di Indonesia memerlukan penanganan serius. Organisasi ini mendesak pemerintah untuk menghadirkan solusi yang berkelanjutan demi kesejahteraan bersama.

Buku "Nyala Harapan: Menolak Tunduk" yang diluncurkan Solidaritas Perempuan menjadi bukti nyata perjuangan ini. Publikasi tersebut memotret secara mendalam proses perjuangan para perempuan di 12 komunitas. Mereka menghadapi berbagai proyek pembangunan yang dinilai memiliki bias patriarki.

Dampak Proyek Pembangunan terhadap Perempuan

Catatan Tahunan Solidaritas Perempuan 2025 mengungkap berbagai kasus di mana proyek pembangunan berdampak negatif pada kehidupan perempuan. Salah satu contoh yang diuraikan adalah pembangunan Makassar New Port di pesisir Kota Makassar. Proyek ini menyebabkan marginalisasi dan pemiskinan struktural yang dirasakan langsung oleh perempuan pesisir.

Perempuan di wilayah tersebut kehilangan sumber-sumber penghidupan tradisional mereka. Armayanti Sanusi menjelaskan bahwa mereka harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk mencari ikan atau kerang, yang sebelumnya mudah diakses. Kondisi ini secara signifikan menambah beban hidup mereka, mengubah peran mereka sebagai nelayan.

Contoh lain adalah proyek Geothermal Poco Leok di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT). Proyek ini berdampak pada hilangnya ruang produksi pangan dan obat tradisional masyarakat setempat. Krisis iklim dan lahan yang terjadi akibat proyek ini menyebabkan perempuan kehilangan sumber penghidupan dan terputus dari identitas mereka sebagai perempuan adat.

Solidaritas Perempuan juga menyoroti program Cetak Sawah Rakyat di Kalimantan Tengah yang kini dikelola oleh militer. Pendekatan militeristik ini tidak hanya mengambil alih peran-peran produksi rakyat, tetapi juga berpotensi memicu konflik dan kekerasan horizontal. Kondisi ini berisiko menyebabkan trauma kolektif bagi perempuan petani dan perempuan adat di Kalimantan Tengah.

Mendesak Peran Pemerintah untuk Partisipasi Perempuan

Solidaritas Perempuan secara tegas menyerukan kepada pemerintah untuk mengintegrasikan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan secara menyeluruh. Keterlibatan ini harus dimulai sejak tahap awal perencanaan proyek hingga proses persetujuan akhir. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap inisiatif pembangunan benar-benar bermanfaat bagi komunitas, terutama perempuan.

Organisasi ini menekankan bahwa suara perempuan harus didengar dan dipertimbangkan dalam setiap keputusan. Dengan demikian, proyek-proyek pembangunan dapat dirancang untuk menghindari dampak negatif yang telah terjadi di berbagai daerah. Ini juga akan memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak.

Pemerintah memiliki peran krusial dalam menciptakan kerangka kerja yang mendukung kesetaraan gender dalam pembangunan. Ini termasuk menyediakan akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan bagi perempuan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Melalui Catatan Tahunan 2025 dan advokasi berkelanjutan, Solidaritas Perempuan berharap dapat mendorong perubahan kebijakan. Perubahan ini akan menjamin bahwa kesejahteraan perempuan dan keberlanjutan lingkungan menjadi inti dari setiap agenda pembangunan nasional.

Sumber: AntaraNews